Dukungan Non-Anggaran bagi TNI Harus Tetap Akuntabel dalam Pelaksanaan OMSP

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, mengapresiasi efektivitas pembinaan teritorial dan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dijalankan Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya. Apresiasi tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 163/Wira Satya di Denpasar, Bali, Jumat (26/6/2026).

Menurut Taufiq, hasil peninjauan menunjukkan bahwa pembinaan teritorial yang dilakukan Korem 163/Wira Satya berjalan dengan baik. Begitu pula pelaksanaan OMSP yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Komisi I ingin melihat sejauh mana efektivitas pembinaan teritorial yang dilakukan Korem ini. Alhamdulillah, hasilnya cukup baik, termasuk pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang yang juga berjalan dengan bagus," ujar Taufiq kepada Parlementaria.

Meski demikian, ia menyoroti satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni besarnya dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta terhadap pelaksanaan berbagai program OMSP di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki TNI.

Menurutnya, dukungan tersebut merupakan hal yang positif karena menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga harus diiringi dengan pengelolaan yang akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.

"Ini sangat baik dan patut diapresiasi. Tetapi kami juga memberikan peringatan agar dukungan tersebut tidak sampai memperluas ruang gerak kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Ketika sebuah program dijalankan dengan dukungan di luar anggaran negara, maka seluruh prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, kemampuan Korem 163/Wira Satya menjalankan berbagai program secara maksimal meskipun memiliki keterbatasan anggaran menunjukkan dedikasi yang tinggi. Namun, dari perspektif administrasi negara dan pengelolaan keuangan negara, seluruh bentuk dukungan non-anggaran tetap harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII ini menegaskan bahwa Komisi I DPR RI tidak ingin prajurit yang telah bekerja keras mengabdi kepada negara justru menghadapi persoalan hukum akibat lemahnya tata kelola administrasi.

"Jangan sampai teman-teman yang sudah bekerja keras dan memberikan pengabdian terbaik kepada negara justru menghadapi masalah hukum. Karena itu, aspek administrasi dan pertanggungjawaban keuangan harus menjadi perhatian utama," pungkasnya. (qq/rdn)