Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan percepatan layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak cukup hanya mengandalkan transformasi digital. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh perpaduan antara kemajuan teknologi dan mental aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan.

2 Juli 2026

Perhatikan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Demi Antisipasi Penyakit Menular di Lapas

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Perhatikan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Demi Antisipasi Penyakit Menular di Lapas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan perhatian serius terhadap problematika pemenuhan kebutuhan biologis dan ancaman penyakit menular seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Isu ini mengemuka usai Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR menyerap masukan dari sejumlah pakar dan praktisi.

Pengelolaan Lapas Harus Hadirkan Rasa Keadilan bagi Publik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pengelolaan Lapas Harus Hadirkan Rasa Keadilan bagi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti fantastisnya alokasi anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pokok warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Guna memberikan asas keadilan bagi publik, ia mendorong adanya program pemberdayaan yang membuat warga binaan dapat berkontribusi secara produktif.

Prioritaskan Rehabilitasi Korban Narkoba Demi Atasi Overcrowded Lapas

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Prioritaskan Rehabilitasi Korban Narkoba Demi Atasi Overcrowded Lapas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendesak pemerintah untuk segera mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Langkah ini dinilai krusial mengingat mayoritas penghuni lapas saat ini didominasi oleh warga binaan terkait kasus narkoba.

Di Forum Internasional & Diplomasi Parlemen, BKSAP Pastikan Manfaat Ekonomi Mengalir hingga ke Daerah

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Di Forum Internasional & Diplomasi Parlemen, BKSAP Pastikan Manfaat Ekonomi Mengalir hingga ke Daerah

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomasi internasional yang diambil pemerintah pusat, termasuk menghadiri berbagai forum internasional memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja BKSAP ke Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026) untuk mensinergikan potensi lokal dengan jejaring perdagangan global.

Komisi XIII Usul Lapas Jadi Pusat Tenaga Kerja Produktif

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Usul Lapas Jadi Pusat Tenaga Kerja Produktif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan potensi ratusan ribu warga binaan agar dapat berkontribusi nyata bagi negara. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengusulkan agar warga binaan usia produktif dilatih menjadi tenaga kerja profesional guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya di sektor hilirisasi industri.

Konsep Layanan Sekali Lapor Muncul di Pembahasan RUU SDI

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Konsep Layanan Sekali Lapor Muncul di Pembahasan RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) diusulkan membawa perubahan paradigma layanan publik, dari sistem yang menunggu warga mengajukan permohonan menjadi sistem yang otomatis merespons kebutuhan warga berdasarkan data yang sudah dimiliki negara.

Kampung Anti Narkoba Antar Arisal Aziz Raih Penghargaan dalam HUT Bhayangkara ke-80

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kampung Anti Narkoba Antar Arisal Aziz Raih Penghargaan dalam HUT Bhayangkara ke-80

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Arisal Aziz menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang sosial kemasyarakatan, yang mana satu di antaranya adalah mendirikan Kampung Anti Narkoba di Sumatera Barat.

HUT ke-80 Bhayangkara, Abdullah Doakan Polri Semakin Humanis dan Sejahtera

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

HUT ke-80 Bhayangkara, Abdullah Doakan Polri Semakin Humanis dan Sejahtera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pada momentum ini, ia mendoakan agar Polri semakin kokoh membenahi diri dari dalam sekaligus semakin dipercaya masyarakat melalui pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Pelatihan Latsarmil SPPI Harus Berfokus pada Pembentukan Karakter

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pelatihan Latsarmil SPPI Harus Berfokus pada Pembentukan Karakter

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) harus berfokus pada tujuan utama pelatihan.

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penyederhanaan Regulasi ATR/BPN Harus Mampu Pangkas Birokrasi Layanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyoroti efektivitas penyederhanaan regulasi tujuh layanan prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Syamsu Rizal Ingatkan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Antarnegara Jangan Bebani Ruang Fiskal

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Syamsu Rizal Ingatkan Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Antarnegara Jangan Bebani Ruang Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antarnegara, khususnya antara Indonesia dan Turki, serta Indonesia dan Malaysia. Namun, Komisi I juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan anggaran dan teknis alutsista, agar berhati-hati dalam menyusun skala prioritas pengadaan sehingga tidak membebani ruang fiskal negara.