Politik dan Keamanan

Kapal Induk Pertama RI Segera Tiba, Mulyadi Sepakat Awasi Biaya Operasional hingga Transfer Teknologi

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta rencana pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi diikuti dengan perhitungan biaya operasional yang matang serta pemanfaatan teknologi bagi penguatan industri pertahanan nasional. Menurut Mulyadi, keberadaan kapal induk tersebut relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.

4 September 2026

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan operator telekomunikasi dalam melindungi sisa kuota internet pelanggan. Menurutnya, sisa kuota yang telah dibeli masyarakat tidak boleh dihapus secara sepihak karena masih memiliki nilai bagi konsumen. Hal tersebut disampaikan Halim saat ditemui Parlementaria di Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

RUU Reforma Agraria Akan Fokus Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menegaskan bahwa penyusunan RUU Reforma Agraria ditujukan untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung di tengah masyarakat selama puluhan tahun. Penyelesaian konflik menjadi tujuan utama yang hendak diwujudkan melalui regulasi tersebut.

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

Keberhasilan Bali Kelola Barang Milik Daerah Dapat Direplikasi Daerah Lain

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera merumuskan kebijakan nasional terkait tata kelola aset daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal. Langkah ini dinilai krusial agar keberhasilan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Bali dapat direplikasi oleh daerah lain di seluruh Indonesia.

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

RUU Daerah Kepulauan Harus Seimbangkan Ekologi dan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan Julie Sutrisno Laiskodat menilai RUU Daerah Kepulauan harus mampu menjadi instrumen yang menyeimbangkan perlindungan ekologis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan perlindungan lingkungan tidak boleh mengabaikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di wilayah kepulauan.

Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan

Longki Djanggola Soroti Aset Daerah: Pengadaan Diperhatikan, Pemeliharaan Dilupakan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset daerah dinilai masih menghadapi persoalan pada tahap pemeliharaan dan penatausahaan. Karena itu, Komisi II DPR RI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bersemangat saat melakukan pengadaan, tetapi juga memastikan aset yang telah dimiliki tetap terawat, tercatat, dan memiliki nilai ekonomis.

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

Badan Reforma Agraria Diusulkan Bersifat Ad Hoc dan Non-Struktural

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria mengindikasikan adanya amanat pembentukan badan baru berbentuk Badan Reforma Agraria. Meskipun demikian, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai lembaga tersebut tidak perlu menjadi lebih permanen, sehingga sebaiknya cukup bersifat ad hoc dan nonstruktural dengan masa kerja serta target penyelesaian yang jelas.

Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma

Nasir Djamil: Persoalan Pelaksanaan Putusan PTUN Bukan Konstitusionalitas Norma

PARLEMENTARIA, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno atas perkara Nomor 280/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Kamis ini (3/9/2026). Dalam sidang tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan sejumlah pandangan dan keterangan resmi DPR RI terkait pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat

Ego Sektoral Pengelolaan Aset Jangan Hambat Kepentingan Rakyat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral. Karena itu, Komisi II menegaskan, seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

3 September 2026

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

T.A. Khalid Optimistis RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, T.A. Khalid optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dituntaskan pada tahun ini. Optimisme tersebut menguat setelah Pansus mendengarkan paparan Kementerian Keuangan mengenai skema pendanaan bagi daerah kepulauan.

3 September 2026

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Soroti Ketimpangan Formula Transfer ke Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perhitungan transfer ke daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakter geografis wilayah kepulauan. Formula yang masih bertumpu pada variabel daratan dan jumlah penduduk dianggap kurang proporsional bagi daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau.

Bahas RUU Daerah Kepulauan, Dana Khusus Kepulauan Didorong Jadi Solusi Ketimpangan Fiskal