Politik dan Keamanan

4146 artikel ditemukan

Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

19 Mei 2026

Jurnalis dan Aktivis Indonesia Ditahan Israel, Kemlu Harus Cepat Ambil Langkah Diplomasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Jurnalis dan Aktivis Indonesia Ditahan Israel, Kemlu Harus Cepat Ambil Langkah Diplomasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya diplomatik yang cepat dan tegas dinilai perlu segera dilakukan pemerintah Indonesia menyusul penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua jurnalis, oleh aparat Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Papua Pegunungan, guna mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi di media sosial. Pasalnya, pengelolaan informasi yang terpusat dan berimbang sangat penting agar situasi tidak semakin memanas dan berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan nasional.

Pidato Presiden Terkena Framing, Pesan Utamanya Soal Optimisme dan Kemandirian Ekonomi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pidato Presiden Terkena Framing, Pesan Utamanya Soal Optimisme dan Kemandirian Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti perihal polemik pidato Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk soal pernyataan “orang desa tidak pakai dolar”. Menurutnya, polemik iti muncul karena adanya potongan video yang tidak menampilkan konteks pidato secara utuh.

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar hukum tidak dijadikan alat untuk menindas rakyat kecil. Hal ini berdasarkan adanya perseteruan antara Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya, Hera.

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan Bob Hasan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan mengapa kewenangan pengelolaan madrasah oleh Pemerintah Aceh perlu dihapus dalam pembahasan Panja Penyusunan RUU tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, kewenangan tersebut merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong penyelesaian konflik antarsuku yang terjadi di Wamena, Papua Pegunungan, melalui pendekatan mediasi dan pemanfaatan mekanisme kearifan lokal. Menurutnya, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meredam konflik agar tidak meluas dan menimbulkan lebih banyak korban.

Aspirasi Mahasiswa Magang Perkuat Substansi RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aspirasi Mahasiswa Magang Perkuat Substansi RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari mahasiswa magang DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai masukan yang disampaikan para mahasiswa sangat substantif dan dapat memperkuat materi muatan RUU agar efektif memberantas korupsi sekaligus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Komisi II Dorong Optimalisasi Badan Bank Tanah

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Optimalisasi Badan Bank Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Bank Tanah meningkatkan ketersediaan lahan yang dapat dikelola demi mendukung reforma agraria, pembangunan, dan kepentingan masyarakat luas.

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan frasa “lembaga negara audit keuangan” dalam Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU KUHP secara konstitusional merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, DPR menyimpulkan frasa tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Aziz Subekti Soroti Struktur dan Transparansi Badan Bank Tanah

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aziz Subekti Soroti Struktur dan Transparansi Badan Bank Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyoroti pentingnya pembenahan struktur kelembagaan dan transparansi kerja Badan Bank Tanah. Menurutnya, keberadaan Badan Bank Tanah merupakan bagian dari janji politik pemerintah sejak Pilpres 2019 lalu untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.