E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|RAPBN 2027|RUU Migas|Gempa|NTT|NTB|hakim agung|hakim adhoc|Pendidikan|energi|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Gerimis
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 82%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|RAPBN 2027|RUU Migas|Gempa|NTT|NTB|hakim agung|hakim adhoc|Pendidikan|energi|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Gerimis
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 82%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik
Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik
Politik dan Keamanan
Komisi I: Pembahasan RUU Ketahanan Siber Akan Libatkan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan keamanan siber yang terus berkembang.

2 Juli 2026
Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!
Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!
Politik dan Keamanan
Diplomasi Parlemen Lebih Lentur, Ekonomi Daerah Bisa Go Global!

PARLEMENTARIA, Semarang – Diplomasi parlemen dinilai memiliki ruang gerak yang lebih lentur dalam membuka peluang kerja sama internasional. Sehingga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) berkepentingan untuk menyinergikan agenda diplomasi dengan penguatan ekonomi daerah dan perluasan akses pasar bagi produk unggulan lokal.

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat
Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat
Politik dan Keamanan
Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Perkuat DIM, RUU Pemilu Akan Serap Aspirasi dari Parpol Non-Parlemen dan Ormas
Perkuat DIM, RUU Pemilu Akan Serap Aspirasi dari Parpol Non-Parlemen dan Ormas
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Perkuat DIM, RUU Pemilu Akan Serap Aspirasi dari Parpol Non-Parlemen dan Ormas
Politik dan Keamanan
Perkuat DIM, RUU Pemilu Akan Serap Aspirasi dari Parpol Non-Parlemen dan Ormas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan Komisi II DPR RI akan melakukan safari ke sejumlah partai politik non-parlemen dan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik
Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik
Politik dan Keamanan
Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta kesenjangan teknologi keamanan data di antara instansi mitra kerja.

KADIN Dapat Terlibat Aktif dalam Akselerasi Diplomasi Parlemen untuk Eksekusi Peluang Bisnis
KADIN Dapat Terlibat Aktif dalam Akselerasi Diplomasi Parlemen untuk Eksekusi Peluang Bisnis
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
KADIN Dapat Terlibat Aktif dalam Akselerasi Diplomasi Parlemen untuk Eksekusi Peluang Bisnis
Politik dan Keamanan
KADIN Dapat Terlibat Aktif dalam Akselerasi Diplomasi Parlemen untuk Eksekusi Peluang Bisnis

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen dengan dunia usaha guna mengakselerasi eksekusi kerja sama hasil diplomasi internasional. Karena itu, BKSAP secara terbuka mengajak semua pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, untuk terlibat aktif mendampingi parlemen saat menerima kunjungan delegasi asing maupun dalam grup kerja sama bilateral.

Pembaruan Data Lintas Instansi serta Klasifikasi Keamanan Data Jadi Isu Utama dalam RUU SDI
Pembaruan Data Lintas Instansi serta Klasifikasi Keamanan Data Jadi Isu Utama dalam RUU SDI
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Pembaruan Data Lintas Instansi serta Klasifikasi Keamanan Data Jadi Isu Utama dalam RUU SDI
Politik dan Keamanan
Pembaruan Data Lintas Instansi serta Klasifikasi Keamanan Data Jadi Isu Utama dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Akurasi pembaruan data lintas instansi serta kejelasan batas klasifikasi keamanan data menjadi dua isu utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Langkah sinkronisasi ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan implementasi tata kelola data nasional yang terintegrasi.

Belajar dari Tiongkok, Penguasaan Bahasa Asing Jadi Kunci Riset Pasar Global
Belajar dari Tiongkok, Penguasaan Bahasa Asing Jadi Kunci Riset Pasar Global
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Belajar dari Tiongkok, Penguasaan Bahasa Asing Jadi Kunci Riset Pasar Global
Politik dan Keamanan
Belajar dari Tiongkok, Penguasaan Bahasa Asing Jadi Kunci Riset Pasar Global
2 Juli 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Lapas Khusus Anak dan Penguatan Direktorat PPA Polri
Rieke Diah Pitaloka Dorong Lapas Khusus Anak dan Penguatan Direktorat PPA Polri
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Lapas Khusus Anak dan Penguatan Direktorat PPA Polri
Politik dan Keamanan
Rieke Diah Pitaloka Dorong Lapas Khusus Anak dan Penguatan Direktorat PPA Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperkuat sistem perlindungan anak melalui pembentukan lembaga pemasyarakatan yang benar-benar khusus bagi anak serta penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepolisian RI. Menurutnya, anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak konstitusional yang harus dipenuhi, termasuk hak memperoleh pendidikan dan pembinaan selama menjalani proses hukum.

Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Politik dan Keamanan
Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Pangeran Khairul Saleh Desak Audit Menyeluruh Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Pangeran Khairul Saleh Desak Audit Menyeluruh Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Pangeran Khairul Saleh Desak Audit Menyeluruh Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Politik dan Keamanan
Pangeran Khairul Saleh Desak Audit Menyeluruh Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta proses pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) segera diaudit secara terbuka. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan transparansi anggaran sekaligus mengonfirmasi ada tidaknya pelanggaran maupun dugaan korupsi berupa markup harga yang kini tengah menjadi sorotan publik.

Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional
Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional
Politik dan Keamanan2 Juli 2026
Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional
Politik dan Keamanan
Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional

PARLEMENTARIA, Semarang – Setiap langkah diplomasi internasional yang diambil oleh Pemerintah di forum internasional, haruslah berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) memiliki kepentingan agar diplomasi parlemen hadir sebagai instrumen strategis untuk melengkapi hubungan diplomasi antar pemerintah (government to government) dalam bentuk second track diplomacy.

Sebelumnya40 / 385Halaman 40 dari 385Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1075)
  • Industri dan Pembangunan(3747)
  • Isu Lainnya(1060)
  • Kesejahteraan Rakyat(3728)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4613)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

2 Juli 2026
2 Juli 2026
2 Juli 2026
2 Juli 2026
2 Juli 2026
2 Juli 2026
2 Juli 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara tegas tanpa membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Menurutnya, negara wajib memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban, terlebih apabila pelaku memiliki relasi kuasa terhadap korban.

2 Juli 2026
2 Juli 2026
2 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|RAPBN 2027|RUU Migas|Gempa|NTT|NTB|hakim agung|hakim adhoc|Pendidikan|energi|RUU Perampasan Aset
Jakarta:
Gerimis
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 82%
Angin: 5 km/h