Politik dan Keamanan

5243 artikel ditemukan

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

Politik dan Keamanan7 September 2026

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut.

7 September 2026

KOMISI III DPR RI - RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN PERADI PROFESIONAL, SHRI HARDJUNO WIWOHO

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN PERADI PROFESIONAL, SHRI HARDJUNO WIWOHO

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PERADI PROFESIONAL, SHRI HARDJUNO WIWOHO TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

Politik dan Keamanan6 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria yang saat ini tengah disusun sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. RUU tersebut direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 8 September 2026, untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural

Politik dan Keamanan5 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Jadi Instrumen Penyelesaian Konflik Struktural

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak hanya menjadi regulasi redistribusi tanah, tetapi juga instrumen negara untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural. Regulasi tersebut perlu memastikan kehadiran negara ketika masyarakat berhadapan dengan pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam penguasaan tanah.

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

Politik dan Keamanan5 September 2026

Politik dan Keamanan

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengusulkan agar pengalihan hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis, ketika tanah tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, subjek reforma agraria perlu terlebih dahulu mendapatkan peringatan, pendampingan, serta kesempatan untuk memulihkan pemanfaatan tanah.

Komisi I Soroti Dukungan Logistik Kodaeral I Belawan, Keterbatasan BMP Jadi Perhatian

Politik dan Keamanan5 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Soroti Dukungan Logistik Kodaeral I Belawan, Keterbatasan BMP Jadi Perhatian

PARLEMENTARIA, Belawan - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyoroti pentingnya penguatan dukungan logistik bagi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I Belawan, khususnya untuk menunjang pelaksanaan patroli dan operasi keamanan laut di wilayah kerjanya. Hal itu disampaikan Dave saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Satu per satu kasus hukum datang mengetuk pintu Komisi III DPR RI. Ada warga yang tiba-tiba menjadi tersangka, ada mereka yang harus mendekam di tahanan sebelum akhirnya memperoleh vonis bebas, dan ada pula perkara yang penyelesaiannya didorong melalui keadilan restoratif. Dari ruang RDPU, Komisi III berusaha memastikan suara mereka tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial.

4 September 2026

Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Dorong Bank Tanah Jadi Bagian dari Badan Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong integrasi Bank Tanah ke dalam badan yang nantinya dibentuk untuk menjalankan reforma agraria. Integrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan pengelolaan dan pendistribusian tanah berjalan dalam satu kerangka kebijakan.

Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg: RUU Reforma Agraria Mendesak Hadir untuk Atasi Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut akibat tumpang tindih regulasi dan kewenangan, menjadi salah satu alasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi tersebut diharapkan menjadi solusi yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan.

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah, BMD dan Aset BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pentingnya perlindungan hukum atas aset pertanahan, baik milik pemerintah maupun tanah rakyat, guna menghindari sengketa di masa mendatang.

Kapal Induk Pertama RI Segera Tiba, Mulyadi Sepakat Awasi Biaya Operasional hingga Transfer Teknologi

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Kapal Induk Pertama RI Segera Tiba, Mulyadi Sepakat Awasi Biaya Operasional hingga Transfer Teknologi

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi meminta rencana pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi diikuti dengan perhitungan biaya operasional yang matang serta pemanfaatan teknologi bagi penguatan industri pertahanan nasional. Menurut Mulyadi, keberadaan kapal induk tersebut relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Sisa Kuota Tak Boleh Hangus, Abdul Halim Ingatkan Awasi Kepatuhan Operator

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan operator telekomunikasi dalam melindungi sisa kuota internet pelanggan. Menurutnya, sisa kuota yang telah dibeli masyarakat tidak boleh dihapus secara sepihak karena masih memiliki nilai bagi konsumen. Hal tersebut disampaikan Halim saat ditemui Parlementaria di Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Padang, Sumatera Barat, Jumat (4/9/2026).