Politik dan Keamanan

4146 artikel ditemukan

Anwar Sadad Soroti Syarat Izin Tinggal dalam Perpanjangan Paspor WNI di Luar Negeri

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Anwar Sadad Soroti Syarat Izin Tinggal dalam Perpanjangan Paspor WNI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad menyoroti aturan perpanjangan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang mensyaratkan izin tinggal sah dari negara setempat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan perlindungan terhadap diaspora Indonesia yang mengalami persoalan dokumen keimigrasian.

21 Mei 2026

Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan dana otsus.

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi.

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan bahwa HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya tidak boleh lagi diperpanjang apabila menimbulkan persoalan di masyarakat. Menurutnya, keputusan terkait pencabutan HGU bermasalah harus benar-benar menjadi rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan ketentuan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan atau penahanan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) bukanlah bentuk kekebalan hukum bagi hakim.

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan keterangan DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang tersebut, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan bahwa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengubah sistem lama menjadi sistem self assessment. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para narasumber ahli dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.