Politik dan Keamanan

RUU HPI Didesain Guna Jadi Payung Hukum Kuat dalam Tangani Perkara Perdata Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) menilai urgensi RUU tersebut sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Persoalannya bukan apakah Indonesia membutuhkan, tetapi, tambahnya, bagaimana memastikan pembentukan menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum perdata secara keseluruhan.

9 September 2026

Perampasan Aset Harus Mengukur Nilai Ekonomi, Jangan Sampai Menyusut!

Perampasan Aset Harus Mengukur Nilai Ekonomi, Jangan Sampai Menyusut!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto meminta Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung untuk memberikan masukan terkait mekanisme pengelolaan aset dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan aset yang dirampas negara tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak berubah menjadi aset mati.

Erupsi Anak Krakatau Jadi Alarm, TB Hasanuddin Ingatkan Pentingnya Bandara Alternatif Kertajati

Erupsi Anak Krakatau Jadi Alarm, TB Hasanuddin Ingatkan Pentingnya Bandara Alternatif Kertajati

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya Indonesia memiliki bandara alternatif yang dapat diandalkan dalam situasi darurat.

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

Pansus Dalami Skema Lex Specialis RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI mendalami skema lex specialis sebagai kerangka hukum yang dapat menjawab karakteristik wilayah kepulauan. Pansus juga mengkaji penggunaan teknik omnibus secara selektif untuk menyelaraskan pengaturan mengenai pemerintahan dan pembangunan wilayah kepulauan dengan sejumlah undang-undang terkait.

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI TERKAIT PENYUSUNAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN AKADEMISI TERKAIT PENYUSUNAN RUU TENTANG PERAMPASAN ASET

KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN DR. EDI PRANOTO, S.H., M.HUM./AKADEMISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG DAN PROF. DR. MUDZZAKIR, S.H., M.H./PAKAR HUKUM FAKULTAS HUKUM PIDANA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII) YOGYAKARTA.

Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media

Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media

PARLEMENTARIA, Jakarta - Transformasi digital dinilai tidak cukup hanya direspons dengan memperluas pengaturan penyiaran ke platform digital. Delapan fraksi di DPR RI mendorong agar perubahan Undang-Undang Penyiaran juga menciptakan keadilan ekonomi bagi industri media nasional, sehingga platform digital tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dan konsumen konten global.

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

Anggaran MBG Usul Dialihkan untuk Pengangkatan PPPK Jadi PNS di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN.

DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

DPR Setujui RUU Administrasi Kependudukan Jadi RUU Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi RUU Usul DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan tertulis terhadap RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI.

Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat

Baleg Setujui RUU Adminduk Jadi Usul Inisiatif DPR, Sanksi Kebocoran Data Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi usul inisiatif DPR untuk dibawa ke Rapat Paripurna. RUU tersebut antara lain mengatur penguatan perlindungan data kependudukan serta sanksi bagi penyelenggara yang gagal melindungi data masyarakat.

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

Dana Khusus Kepulauan Jadi Sorotan Utama Pansus Jawab Ketimpangan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema pembiayaan daerah menjadi perhatian Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam pembahasan RUU tersebut. Karakter geografis wilayah kepulauan dinilai membutuhkan formula fiskal yang mampu perhitungkan beban pelayanan dan pembangunan antarpulau.

Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara

Kerja Sama Antar-Parlemen Indonesia dan Portugal Jadi Jalan Strategis Perkuat Hubungan Kedua Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Portugal melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pelayaran, pendidikan, serta hubungan antarparlemen. Penguatan hubungan tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang kerja sama sekaligus mempererat hubungan kedua negara.

Baleg Setujui RUU Reforma Agraria Jadi Usul Inisiatif DPR RI, Bentuk Badan Baru di Bawah Presiden