Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Sektor Perdagangan Hingga Ketenagakerjaan, BKSAP Siap Percepat Kerja Sama Indonesia–Rumania

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Sektor Perdagangan Hingga Ketenagakerjaan, BKSAP Siap Percepat Kerja Sama Indonesia–Rumania

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan Indonesia dan Rumania sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang yang saling menguntungkan dalam berbagai peluang peningkatan kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga hubungan antar parlemen.

7 Juli 2026

Aturan Penyadapan Akan Disatukan dalam Satu RUU, Baleg DPR RI Himpun Masukan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Penyadapan Akan Disatukan dalam Satu RUU, Baleg DPR RI Himpun Masukan

PARLEMENTARIA, Medan – Aturan mengenai penyadapan yang selama ini tersebar di beberapa undang-undang akan disatukan dalam satu payung hukum melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum sekaligus menyamakan praktik penyadapan di setiap lembaga penegak hukum.

Komisi I: Peluang Kerja Sama Diplomasi Parlemen RI-UEA Masih Sangat Besar

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I: Peluang Kerja Sama Diplomasi Parlemen RI-UEA Masih Sangat Besar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Emirat Arab (UEA) yang dipimpin Yang Mulia Ali Rashid Al Nuaimi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi parlemen sekaligus mendorong peningkatan hubungan strategis antara Indonesia dan UEA.

Cegah Kemiskinan Ekstrem, Ali Mazi Usul Formula DAU RUU Daerah Kepulauan Terapkan Nilai Adil

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Kemiskinan Ekstrem, Ali Mazi Usul Formula DAU RUU Daerah Kepulauan Terapkan Nilai Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendesak adanya perubahan formula perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi wilayah kepulauan. Sebab, nilainya, indikator penentuan anggaran pusat saat ini tidak adil karena hanya berbasis pada luas daratan dan jumlah penduduk, sehingga memicu kemiskinan ekstrem di pulau-pulau kecil.

Bahas RUU Masyarakat Adat, Kejelasan Data Wilayah Harus Diperjelas

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Masyarakat Adat, Kejelasan Data Wilayah Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Medan – Kejelasan data wilayah masyarakat adat dinilai menjadi kunci untuk mencegah konflik lahan yang selama ini kerap terjadi antara masyarakat adat dan investor. Merespons hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Susun RUU Penyadapan, Baleg Tekankan Keseimbangan Hak Privasi dan Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Susun RUU Penyadapan, Baleg Tekankan Keseimbangan Hak Privasi dan Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) di Batam, Kepulauan Riau, terkait RUU Penyadapan. Aspirasi dan masukan dari berbagai pihak tersebut nantinya akan dijadikan bahan dalam penyusunan naskah akademik RUU Penyadapan.

Penggantian RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penggantian RUU Adminduk Pertegas Transformasi Layanan, NIK Akan Jadi Identitas Tunggal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengungkapkan bahwa penggantian Rancangan UU Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menempatkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperluas sebagai identitas tunggal (Single Identity Number/SIN) untuk seluruh layanan publik. Hal ini, tambahnya, akan mengubah wajah layanan publik secara total.

Masyarakat Kepulauan Berhak Rasakan Kehadiran Negara Lewat RUU Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Masyarakat Kepulauan Berhak Rasakan Kehadiran Negara Lewat RUU Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan guna mengatasi persoalan mendasar di wilayah pesisir. Hal ini menjadi urgen sebab banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata luar biasa namun tidak ada akses akibat minimnya infrastruktur dan transportasi.

Mercy Barends: Indonesia Perlu Regulasi Daerah Kepulauan Seperti Jepang

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Indonesia Perlu Regulasi Daerah Kepulauan Seperti Jepang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mendesak agar rancangan undang-undang tersebut mampu menjamin kemandirian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil. Ia menilai langkah ini krusial agar wilayah yang berada di perbatasan mendapatkan kepastian hukum sistem pelayanan publik yang mumpuni.

Mercy Barends Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan. Mercy mengkritik proyek-proyek ekstraktif berskala besar nasional yang belum memberikan dampak keadilan bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sekitarnya.

RI dan Belanda Sepakat Perkuat 'Interfaith Dialogue'

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RI dan Belanda Sepakat Perkuat 'Interfaith Dialogue'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Indonesia dan Belanda sepakat memperkuat dialog antaragama (interfaith dialogue) sebagai bagian dari upaya memperkokoh toleransi, kebebasan beragama, dan kerja sama bilateral kedua negara. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan Utusan Khusus Kerajaan Belanda untuk Urusan Kebebasan Beragama, Paul Bekkers, di Ruang Diplomasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Fauzan Khalid Dorong ATR/BPN Benahi Layanan Demi Tingkatkan Kepercayaan Publik

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Dorong ATR/BPN Benahi Layanan Demi Tingkatkan Kepercayaan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.