Politik dan Keamanan

5243 artikel ditemukan

Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat

Politik dan Keamanan9 September 2026

Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memperjelas jaminan perlindungan bagi masyarakat. Menurutnya, setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar dan mekanisme hukum yang jelas agar tidak merugikan pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana.

9 September 2026

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Single Identity Number dalam Revisi UU Adminduk Jadi Acuan dalam Pemutakhiran Data Pemilu

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menegaskan perlunya mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) guna mengatasi persoalan ketidaksesuaian data kependudukan di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026).

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Adminduk Disahkan Desember 2026, Disdukcapil Berpeluang Jadi Instansi Vertikal

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) dapat rampung dan disahkan menjadi undang-undang sebelum Desember 2026. Revisi ini diproyeksikan bakal mengganti sebagian besar substansi dan pasal guna menghadirkan tata kelola data kependudukan yang lebih modern dan berdaya saing.

DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI terus memantau upaya instansi terkait dalam mencari keberadaan sejumlah jurnalis yang hingga kini belum diketahui. DPR juga mendorong agar upaya pencarian dilakukan secara maksimal sehingga segera diperoleh kejelasan.

Soroti Kemungkinan Kekeliruan Aparat, Mekanisme Praperadilan Jadi Sorotan dalam Perampasan Aset

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Kemungkinan Kekeliruan Aparat, Mekanisme Praperadilan Jadi Sorotan dalam Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum dalam penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Terima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Terima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam wadah kepala desa yang akan berakhir masa jabatan (AMJ) pada 2027. Aspirasi tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang perlu mempertimbangkan kondisi anggaran saat ini.

9 September 2026

Bernilai Lebih dari Rp 100 Miliar, Paripurna DPR Setujui Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Milik TNI AL

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Bernilai Lebih dari Rp 100 Miliar, Paripurna DPR Setujui Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara Milik TNI AL

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui permohonan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 milik Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Laut melalui mekanisme penjualan secara lelang.

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Pengelolaan Laut Dinilai Belum Menjawab Realitas Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Aturan pengelolaan laut dinilai belum sepenuhnya menjawab realitas daerah kepulauan. Keterbatasan kewenangan daerah dan pola pengaturan perizinan kapal menjadi persoalan yang disoroti Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI dalam Rapat dengar pendapat umum bersama pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Imigrasi Bandung Harus Jadi Benteng Pencegah TPPO di Jawa Barat

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Imigrasi Bandung Harus Jadi Benteng Pencegah TPPO di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi XIII DPR RI mengingatkan Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandung untuk memperkuat pengawasan keimigrasian seiring tingginya mobilitas masyarakat dan warga negara asing di kawasan tersebut. Pengawasan ekstra ketat ini dinilai penting demi mencegah berbagai potensi pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jawa Barat.

Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (RUU Perubahan UUPA) untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (8/9/2026).

Selesaikan Dualisme SK Pengangkatan Kepala Kampung di Yahukimo, Kemendagri Harus Turun Tangan!

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Selesaikan Dualisme SK Pengangkatan Kepala Kampung di Yahukimo, Kemendagri Harus Turun Tangan!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Persoalan pengangkatan kepala kampung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, telah bergulir selama sekitar lima tahun. Sengketa yang bermula dari penerbitan dua Surat Keputusan (SK) Bupati Yahukimo tersebut kini telah sampai pada putusan Peninjauan Kembali (PK) kedua Mahkamah Agung (MA).

Badan Pemulihan Aset Didorong Independen, Kejaksaan Fokus Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Badan Pemulihan Aset Didorong Independen, Kejaksaan Fokus Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mendorong agar Badan Pemulihan Aset (BPA) nantinya dapat berdiri di luar institusi penegak hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan aset hasil penyitaan dan perampasan berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi konflik kepentingan.