Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

8 Juli 2026

Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak privasi warga negara. Menurutnya, penyusunan regulasi penyadapan perlu memperhatikan aspek otorisasi, pengawasan, batas waktu, ruang lingkup kejahatan, nasib data hasil penyadapan, keabsahan alat bukti di pengadilan, hingga hak korban salah sadap.

Terima Delegasi ANAO, Puan Tekankan Penguatan Tata Kelola Hadapi Ancaman Siber

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Terima Delegasi ANAO, Puan Tekankan Penguatan Tata Kelola Hadapi Ancaman Siber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan tata kelola negara, termasuk ancaman keamanan siber dan kejahatan keuangan lintas negara. Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) atau Badan Pemeriksa Keuangan Australia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kerja Sama Indonesia-India Harus Bermanfaat Nyata bagi Rakyat, DPR Berperan Penting Mengawal

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kerja Sama Indonesia-India Harus Bermanfaat Nyata bagi Rakyat, DPR Berperan Penting Mengawal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar hubungan Indonesia dan India tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kerja sama antarpemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Menurutnya, parlemen memiliki peran penting dalam mendukung penguatan kemitraan strategis Indonesia dan India.

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

PARLEMENTARIA, Jakarta– Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, termasuk berbagai kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Gedung DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Evaluasi Distribusi Penempatan PPAT Demi Perkuat Pelayanan Pertanahan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Evaluasi Distribusi Penempatan PPAT Demi Perkuat Pelayanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan produktivitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ditegaskannya, evaluasi tersebut penting agar penempatan PPAT sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap daerah sehingga masyarakat memperoleh layanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Komisi II Minta ATR/BPN RI Kaji Pembentukan UU PPAT

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta ATR/BPN RI Kaji Pembentukan UU PPAT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) mengkaji usulan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) terkait dihadirkannya Undang-Undang tersendiri tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dalam rangka untuk peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di masa depan yang lebih bertanggung jawab, terstandardisasi dan berkeadilan.

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum serta menyatukan aturan penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai regulasi.

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pembunuhan Polisi Saat Operasi Berantas Narkoba

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pembunuhan Polisi Saat Operasi Berantas Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, saat menjalankan operasi pemberantasan narkotika. Ia meminta Kepolisian RI mengusut tuntas kasus tersebut, menangkap seluruh pelaku, serta membongkar jaringan mafia narkotika yang diduga terlibat.

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa harapan utama masyarakat terhadap pelayanan pertanahan adalah proses yang cepat, aman, transparan, dan memiliki kepastian waktu. Untuk itu, Bahtra mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola pelayanan agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

Komisi I Terima Undangan Parlemen Singapura, Kawal 26 Kerja Sama Antar-Kedua Negara

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Terima Undangan Parlemen Singapura, Kawal 26 Kerja Sama Antar-Kedua Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan diplomasi parlemen, tindak lanjut kerja sama bilateral Indonesia-Singapura, hingga berbagai isu strategis kawasan.

Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Minta Komnas HAM Turun Usut Aduan Warga Rantau Bakula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR meminta Komnas HAM segera turun ke Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Masyarakat Rantau Bakula. Menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan, langkah tersebut menjadi tindak lanjut awal atas berbagai aduan masyarakat, mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, persoalan tenaga kerja asing (TKA), hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga.