Politik dan Keamanan

5243 artikel ditemukan

KUHAP 2025 Perkuat Kepastian Hukum Penahanan dan Cegah Kesewenang-wenangan Aparat

Politik dan Keamanan10 September 2026

KUHAP 2025 Perkuat Kepastian Hukum Penahanan dan Cegah Kesewenang-wenangan Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa pengaturan syarat penahanan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, lebih objektif, dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan upaya paksa.

10 September 2026

Legislator Tekankan Pentingnya Keselamatan Jurnalis, Dorong TNI-Polri Bantu Pencarian di Selat Sunda

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tekankan Pentingnya Keselamatan Jurnalis, Dorong TNI-Polri Bantu Pencarian di Selat Sunda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong penguatan koordinasi lintas institusi dalam operasi pencarian lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Menurutnya, sinergi berbagai unsur diperlukan untuk mempercepat upaya pencarian dan pertolongan terhadap kelima jurnalis tersebut.

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Atasi Data Pemilih Ganda, Panja RUU Adminduk Dorong Pelayanan Capil Berbasis Desa

PARLEMENTARIA, Semarang – Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly mendorong agar mekanisme pencatatan administrasi kependudukan seperti peristiwa kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili dapat diselesaikan secara langsung di tingkat desa. Langkah ini dinilai strategis untuk mengatasi persoalan klasik pemutakhiran data kependudukan yang kerap berdampak pada validitas data pemilih Pemilu.

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Data Identitas Tunggal Upaya Minimalisir Biaya Pemilu dan Pangkas Jalur Birokrasi

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong urgensi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) untuk terintegrasi dengan data kependudukan secara nasional melalui penerapan Single Identity Number (SIN) atau Data Identitas Tunggal. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (9/9/2026).

Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Urgensi Peradilan Khusus Agraria, Bongkar Dualisme Forum hingga Lambatnya Eksekusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menekankan pentingnya pembentukan peradilan khusus agraria guna mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam sengketa pertanahan, mulai dari dualisme forum peradilan, lamanya proses penyelesaian perkara, hingga kegagalan eksekusi keputusan hukum di lapangan.

Perkuat Kerja Sama Parlemen Indonesia-Jepang, Mulai dari Pendidikan hingga Mitigasi Bencana

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kerja Sama Parlemen Indonesia-Jepang, Mulai dari Pendidikan hingga Mitigasi Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang (GKSB) DPR RI Andina Thresia Narang mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Jepang di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), teknologi, hingga penanggulangan bencana. Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan persahabatan Delegasi Parlemen Jepang di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Bahas RUU Adminduk, Romy Soekarno Dorong Keamanan dan Kedaulatan Data

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Adminduk, Romy Soekarno Dorong Keamanan dan Kedaulatan Data

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, arsitektur data, dan akuntabilitas dalam penerapan Single Identity Number (SIN). Romy menegaskan bahwa SIN tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan nomor identitas, melainkan harus didukung infrastruktur yang matang, mulai dari data center, storage, network, hingga cybersecurity.

NIK Harus Jadi Single Identity Number, Kesiapan Infrastruktur Harus Diperkuat

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

NIK Harus Jadi Single Identity Number, Kesiapan Infrastruktur Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya dapat diterapkan menjadi Single Identity Number (SIN). Hal itu, karena dalam praktiknya NIK tersebut belum sepenuhnya menjadi satu-satunya sumber data untuk seluruh pelayanan publik. Karena itu, Agun berharap SIN benar-benar menjadi satu identitas yang melekat dan mengikuti warga negara ke mana pun ia pindah.

Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya Kepastian Hukum, UU P2SK Dirumuskan Komprehensif

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 253 dan 268/PUU-XXIV/2026.

Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam. Kebijakan khusus dinilai penting agar WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena keadaan di luar kendalinya tidak menghadapi persoalan keimigrasian.

Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

PARLEMENTARIA, Kota Bekasi — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi percontohan nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran.

Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

Politik dan Keamanan10 September 2026

Politik dan Keamanan

Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi XIII DPR RI meminta penanganan kasus yang terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), maupun keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural tidak berhenti pada penundaan keberangkatan. Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan harus dikembangkan untuk mengungkap perekrut, sponsor, fasilitator, hingga jaringan yang berada di balik calon korban.