Politik dan Keamanan

4145 artikel ditemukan

Krisis Personel Imigrasi Karawang: 74 Pegawai Layani 2,8 Juta Penduduk

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Krisis Personel Imigrasi Karawang: 74 Pegawai Layani 2,8 Juta Penduduk

PARLEMENTARIA, Karawang — Masih banyak ketimpangan ekstrem antara jumlah personel keimigrasian dengan beban kerja nyata di wilayah Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ini dinilai menjadi tantangan terbesar dalam memaksimalkan fungsi pelayanan, pengawasan, hingga penegakan hukum keimigrasian.

24 Mei 2026

Maruli Siahaan Desak Imigrasi & Disnaker Karawang Lindungi Tenaga Kerja Lokal

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Desak Imigrasi & Disnaker Karawang Lindungi Tenaga Kerja Lokal

PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, menekankan pentingnya akurasi data dan pengawasan ketat terhadap penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hal ini dinilai krusial guna mencegah kebocoran ekonomi negara dan meminimalisir kecemburuan sosial akibat tergerusnya peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi.

Legislator Puji Kejelian Imigrasi Karawang, Gagalkan Ratusan Permohonan Paspor PMI Non-Prosedural

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Puji Kejelian Imigrasi Karawang, Gagalkan Ratusan Permohonan Paspor PMI Non-Prosedural

PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Dimana Keimigrasian itu tegas dalam melakukan fungsi pencegahan terhadap potensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal.

Panja Ruang Digital Serap Masukan dari Pemda DIY

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Panja Ruang Digital Serap Masukan dari Pemda DIY

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengungkapkan Panitia Kerja (Panja) Ruang Digital Komisi I DPR RI terus memperkuat pembahasan terkait tata kelola ruang digital nasional. Salah satunya dengan menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kebijakan Pemenuhan Lahan Baku Sawah di Daerah Perkotaan Perlu Lebih Proporsional

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kebijakan Pemenuhan Lahan Baku Sawah di Daerah Perkotaan Perlu Lebih Proporsional

PARLEMENTARIA, Surakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyoroti persoalan terkait tata ruang dan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Anjungan Cetak Mandiri Masih Terkendala, Komisi II Apresiasi Percepatan Sertifikat Tanah di Sukoharjo

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Anjungan Cetak Mandiri Masih Terkendala, Komisi II Apresiasi Percepatan Sertifikat Tanah di Sukoharjo

PARLEMENTARIA, Sukoharjo - Komisi II mengapresiasi percepatan layanan pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN Sukoharjo, Jumat (22/5/2026).

Legislator Apresiasi Keimigrasian Karawang, Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengawasan Orang Asing

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Apresiasi Keimigrasian Karawang, Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengawasan Orang Asing

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, memberikan sejumlah catatan penting sekaligus mengapresiasi kinerja keimigrasian di wilayah Karawang yang bertransformasi pesat dari lumbung padi menjadi salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia.

Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Putusan MK Jakarta Tetap Ibu Kota, Aria Bima: Tak Anulir IKN, Hanya Cegah Kekosongan Hukum

PARLEMENTARIA, Karanganyar – Menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima angkat bicara. Dirinya menegaskan status Jakarta yang saat ini tetap menjadi Ibu Kota Negara merupakan langkah konstitusional untuk memastikan proses transisi berjalan matang dan tanpa hambatan hukum.

Sinkronisasi Regulasi Tata Ruang, Komisi II Soroti Implementasi LSD Surakarta

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sinkronisasi Regulasi Tata Ruang, Komisi II Soroti Implementasi LSD Surakarta

PARLEMENTARIA, Surakarta - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surakarta, Jumat (22/5/2026), untuk meninjau dinamika tata ruang dan permasalahan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kunjungan ini merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam merespons isu nasional terkait regulasi tata ruang dengan kebutuhan pembangunan di wilayah perkotaan yang padat penduduk.

Komisi II Pastikan Sawah Produktif Sukoharjo Tetap Terlindungi

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Sawah Produktif Sukoharjo Tetap Terlindungi

PARLEMENTARIA, Sukoharjo — Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026), guna memastikan perlindungan lahan sawah produktif berjalan optimal demi mendukung program ketahanan pangan nasional.

Persoalan Data di Indonesia Sudah Masuk Level Darurat

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Persoalan Data di Indonesia Sudah Masuk Level Darurat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Iman Sukri mengatakan, persoalan data di Indonesia saat ini sudah masuk level darurat. Salah satu persoalan utama yang terjadi saat ini adalah perbedaan metode pengambilan data antar lembaga. Akibatnya, data yang dihasilkan pun sering kali tidak sinkron, termasuk dalam sektor kemiskinan, pendidikan, hingga konsumsi masyarakat.