Politik dan Keamanan

4613 artikel ditemukan

Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai kepastian hukum atas lahan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, berbagai agenda pembangunan, khususnya di sektor pangan, tidak dapat berjalan optimal apabila persoalan pertanahan belum terselesaikan.

9 Juli 2026

Dualisme Organisasi Tata Kelola Air Munculkan Kerancuan Mandat dalam Pembahasan RUU PAMS

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dualisme Organisasi Tata Kelola Air Munculkan Kerancuan Mandat dalam Pembahasan RUU PAMS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempertanyakan kejelasan struktur kelembagaan antara Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan Forum Komunikasi Pengelola Air Limbah Domestik (Forkalim). Struktur kedua lembaga tersebut dinilai berpotensi tumpang tindih dalam bagan organisasi yang dipaparkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2026).

Martin Manurung Usul Skema Water Fund agar RUU Air Minum Tak Bebani APBN

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Martin Manurung Usul Skema Water Fund agar RUU Air Minum Tak Bebani APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengusulkan skema pembiayaan alternatif berupa water fund (dana khusus sektor air) untuk mendukung implementasi RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan baru, termasuk rencana pembentukan badan regulator, tidak semata-mata membebani APBN maupun APBD yang memiliki keterbatasan fiskal.

Soal Kelembagaan RUU Air Minum, Baleg Soroti Struktur Forkalim dan PERPAMSI

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Soal Kelembagaan RUU Air Minum, Baleg Soroti Struktur Forkalim dan PERPAMSI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempertanyakan kejelasan struktur kelembagaan antara Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan Forum Komunikasi Pengelola Air Limbah Domestik (Forkalim). Struktur kedua lembaga tersebut dinilai berpotensi tumpang tindih dalam bagan organisasi yang dipaparkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2026).

Tekan Kebocoran Air PDAM, Baleg Godok Regulasi Standar Kinerja Teknis

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tekan Kebocoran Air PDAM, Baleg Godok Regulasi Standar Kinerja Teknis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempersoalkan tingkat kebocoran jaringan air minum di seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indonesia yang dinilainya masih bertahan di atas 40 persen selama bertahun-tahun. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan PERPAMSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026), Mulyadi mengingatkan bahwa standar kebocoran yang dapat ditoleransi seharusnya berada di bawah 20 persen.

RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, regulasi tersebut tidak boleh disusun secara tergesa-gesa hingga berpotensi bertentangan dengan aturan hukum lain, termasuk aspek hak asasi manusia (HAM).

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Bandung – Keresahan pemerintah daerah terkait ancaman pelanggaran aturan batas maksimal belanja pegawai mulai menemukan titik terang. Komisi II DPR RI menyatakan telah merumuskan solusi konkret bersama pemerintah untuk mengatasi persoalan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait beban belanja aparatur.

Kota Malang Punya Peran Strategis di Kancah Internasional

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kota Malang Punya Peran Strategis di Kancah Internasional

PARLEMENTARIA, Malang - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat diplomasi Indonesia dengan menggandeng pemerintah daerah sebagai mitra strategis. Melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Malang, BKSAP DPR RI menilai diplomasi tidak hanya dijalankan di tingkat nasional, tetapi juga dapat diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Komisi II Apresiasi Pemprov Jabar Sukseskan Program Prioritas Nasional

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Apresiasi Pemprov Jabar Sukseskan Program Prioritas Nasional

PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons dan melaksanakan berbagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat dinilai berhasil menjalankan peran strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Kawal Program Prioritas Nasional, Komisi II Siap Dukung Banten Jaga Momentum Pembangunan

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kawal Program Prioritas Nasional, Komisi II Siap Dukung Banten Jaga Momentum Pembangunan

PARLEMENTARIA, Serang – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya mengawal percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi Banten menjaga momentum pembangunan yang telah dicapai. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebutkan, Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai simpul perekonomian nasional sekaligus daerah penyangga kawasan ibu kota.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Harmonisasi Regulasi dan Percepatan Penyusunan DIM

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Harmonisasi Regulasi dan Percepatan Penyusunan DIM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mendorong agar penyusunan RUU tersebut dilakukan melalui harmonisasi konsepsi dengan seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Wakil Ketua Pansus, TA Khalid, menyampaikan penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan perlu dilakukan melalui harmonisasi dengan berbagai regulasi terkait agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.

Batasan Peran Swasta Pasca-Putusan MK Jadi Tantangan Krusial RUU Air Minum

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Batasan Peran Swasta Pasca-Putusan MK Jadi Tantangan Krusial RUU Air Minum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengingatkan bahwa penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi wajib tunduk pada implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85 Tahun 2013. Putusan tersebut secara ketat membatasi ruang gerak pihak swasta di sektor sumber daya air guna menjaga amanat konstitusi.