//
Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, arsitektur data, dan akuntabilitas dalam penerapan Single Identity Number (SIN). Romy menegaskan bahwa SIN tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan nomor identitas, melainkan harus didukung infrastruktur yang matang, mulai dari data center, storage, network, hingga cybersecurity.
“Single Identity Number bukan sekadar nomor. Di baliknya ada data center, storage, network, dan cybersecurity. Negara harus punya kapasitas yang jelas,” ujar Romy saat Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Rabu (9/9/2026).
Legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengusulkan prinsip central identity, distributed data, dan controlled access. Artinya, identitas bersifat tunggal di pusat, namun data sektoral (kesehatan, perpajakan, pendidikan, dan lainnya) tetap berada di domain masing-masing kementerian/lembaga. Dengan catatan bahwa akses data harus berbasis kewenangan, tujuan yang jelas, dan terdata dalam log.
Dapil Jatim VI tersebut juga menyoroti isu akuntabilitas. Ia mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data, serta menekankan pentingnya hak masyarakat untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, dan melindungi data pribadinya. Selain itu, ia sangat menekankan dan menghimbau agar negara tidak terjebak dalam vendor lock-in dan tetap memiliki kedaulatan atas arsitektur sistem identitas nasional.
Romy menegaskan juga agar pembangunan sistem di pusat tidak meninggalkan daerah. Pelayanan tetap terjadi di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, sehingga kesiapan SDM, jaringan, dan kapasitas fiskal daerah harus ikut diperhitungkan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengakui bahwa pembangunan sistem data terintegrasi membutuhkan sumber daya yang tidak kecil, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, maupun anggaran. Ia menekankan bahwa dukungan pusat sangat diperlukan agar digitalisasi dapat berjalan merata. (azs/rdn)
