Politik dan Keamanan

4089 artikel ditemukan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi II DPR RI menyoroti belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Provinsi Aceh. Saat mengunjungi tanah rencong, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dari berbagai masukan yang diterima, masih terdapat sejumlah persoalan pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas.

18 Juni 2026

Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub memberikan saran strategis kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menjajaki potensi empat pemain sepak bola nasional Qatar yang memiliki garis keturunan asal Aceh. Hal ini disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Umum PSSI terkait pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) bagi dua calon warga negara Indonesia, Mitchell Baker dan Luke Vickery. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik arah kebijakan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan pelayanan publik. Catatan penting ini disampaikan Rieke di tengah Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Hukum 2027 Demi Perluas Akses Keadilan Sampaik ke Desa

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Hukum 2027 Demi Perluas Akses Keadilan Sampaik ke Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum. Meski mendukung penuh, ia memberikan catatan penting agar uang rakyat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya di wilayah pedesaan, satu diantaranya berupa bantuan hukum.

Hinca Panjaitan Usul Anggaran KPK Diperkuat untuk Monitoring dan Pencegahan

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Panjaitan Usul Anggaran KPK Diperkuat untuk Monitoring dan Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai alokasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan, tetapi juga pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Tinjau Implementasi UU IKN, Komisi II Fokus Persiapan Pembentukan Ibu Kota Politik di 2028

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Tinjau Implementasi UU IKN, Komisi II Fokus Persiapan Pembentukan Ibu Kota Politik di 2028

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai agenda strategis nasional.

Kualitas Pemilu Dinilai Menurun, Fauzan Khalid: Perkuat Integritas Penyelenggara!

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kualitas Pemilu Dinilai Menurun, Fauzan Khalid: Perkuat Integritas Penyelenggara!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rendahnya kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Komisi II DPR RI menilai penurunan kualitas tersebut disebut berkaitan dengan semakin tergerusnya kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu.

Komisi II: Penyelesaian Masalah Pertanahan di DIY Jadi Percontohan Nasional

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Penyelesaian Masalah Pertanahan di DIY Jadi Percontohan Nasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai implementasi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berjalan dengan baik di berbagai aspek. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (17/6/2026).

Pasal 33 UUD 1945 Harus Menjadi Pijakan Revisi UU KADIN

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pasal 33 UUD 1945 Harus Menjadi Pijakan Revisi UU KADIN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) harus diawali dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, tambahnya, terdapat penyamaan landasan filosofis mengenai peran KADIN dan dunia usaha dalam sistem perekonomian nasional.

UU KADIN Perlu Direvisi, Legislator: Pengusaha Daerah Jangan Hanya Jadi Penonton

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

UU KADIN Perlu Direvisi, Legislator: Pengusaha Daerah Jangan Hanya Jadi Penonton

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rocky Candra menilai revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) perlu dilakukan untuk memperkuat peran organisasi tersebut. Revisi UU tersebut, dinilainya, juga dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha di Indonesia, khususnya di daerah.

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi BNN saat ini semakin berat seiring berkembangnya berbagai modus peredaran narkoba.