Politik dan Keamanan

5235 artikel ditemukan

Fauzan Khalid Tekankan Kebutuhan Khusus Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Fauzan Khalid Tekankan Kebutuhan Khusus Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Sorong – Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingginya biaya pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kepulauan yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kondisi geografis yang tersebar antarpulau membuat pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, hingga penanganan bencana membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan wilayah daratan.

2 Oktober 2026

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: Kewenangan Asimetris Penting Jawab Tantangan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Sorong – Ketua Tim Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan kewenangan asimetris perlu diperkuat dalam RUU Daerah Kepulauan untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayah kepulauan.

Fauzan Khalid: SOP Kuat Perkuat Kredibilitas Ombudsman

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid: SOP Kuat Perkuat Kredibilitas Ombudsman

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terus memperkuat standar operasional prosedur (SOP) internal. Ia juga mendorong ORI segera menyusun konsep standar pelayanan minimal yang dapat menjadi dasar pengukuran kualitas pelayanan publik.

2 Oktober 2026

Rinto Subekti Ingatkan Inventarisasi Barang Demi Transparansi Penertiban Lapas Cibinong

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Rinto Subekti Ingatkan Inventarisasi Barang Demi Transparansi Penertiban Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti mengingatkan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menginventarisasi seluruh barang dari bangunan yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, inventarisasi dan dokumentasi diperlukan untuk memastikan proses penertiban fasilitas dilakukan secara tertib dan transparan sebelum pembongkaran.

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Dedi Prasetyo Jadi Kepala BRAN, Agun Gunandjar Sudarsa Minta Konflik Tanah Rakyat Diprioritaskan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komjen Dedi Prasetyo segera memetakan dan memprioritaskan penyelesaian konflik pertanahan yang menyangkut kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikannya menyusul pelantikan Dedi sebagai Kepala BRAN dalam rangkaian pergantian sejumlah pejabat negara pada Kamis (1/10/2026) lalu.

Benny K Harman Minta Kapolri Baru Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Benny K Harman Minta Kapolri Baru Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan reformasi kultural di tubuh Polri, termasuk menghapus kebiasaan penanganan perkara yang baru bergerak setelah menjadi perhatian publik. Ia juga meminta Polri memastikan aparat mengedepankan pelayanan dan tidak represif terhadap masyarakat.

Jaelani Minta Penanganan Karhutla Tak Hanya Padamkan Api, Tapi Juga Perlindungan Satwa Liar

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Jaelani Minta Penanganan Karhutla Tak Hanya Padamkan Api, Tapi Juga Perlindungan Satwa Liar

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani mendesak Kementerian Kehutanan dan instansi terkait untuk mengubah paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran dan langkah penanganan di lapangan tidak boleh sekadar berfokus pada pemadaman api, tetapi harus memprioritaskan penyelamatan ekosistem serta perlindungan satwa liar yang terdampak.

Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Benny K Harman Titip Pesan kepada Kapolri Baru, Perkuat Profesionalitas dan Transparansi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai momentum pergantian Kapolri menjadi kesempatan bagi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat profesionalitas dan transparansi Polri. Ia mendorong Kapolri baru membenahi sejumlah aspek, mulai dari penegakan hukum, perlindungan korban, hingga transparansi jabatan dan rekrutmen anggota.

Habib Aboe: Akal Imitasi Harus Jadi Alat Dukung Kreativitas, Bukan Ancaman Manusia

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe: Akal Imitasi Harus Jadi Alat Dukung Kreativitas, Bukan Ancaman Manusia

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Anggota Panitia Kerja (Panja) Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) BKSAP DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa AI perlu dimanfaatkan sebagai mitra kreatif yang mendukung produktivitas dan kreativitas manusia, bukan malah menjadi ancaman bagi insan kreatif. Menurutnya, pemanfaatan AI tetap perlu memperhatikan empati, orisinalitas, pemikiran kritis, dan etika dalam berkarya.

Tepis Tudingan PM Kepulauan Solomon, Syamsu Rizal Minta Perkuat Task Force Papua

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tepis Tudingan PM Kepulauan Solomon, Syamsu Rizal Minta Perkuat Task Force Papua

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, meminta pemerintah untuk menjadikan dinamika diplomasi internasional sebagai momentum memperkuat task force pengamanan di Papua. Hal ini ditegaskannya guna merespons tudingan Perdana Menteri Kepulauan Solomon terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Forum PBB baru-baru ini.

Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu membangun kebaruan pengaturan (novelty) sendiri sehingga mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi tata kelola data nasional. Karena itu, penyusunannya tetap perlu memperhatikan keterkaitan dengan undang-undang sektoral agar tidak terjadi pertentangan maupun tumpang tindih aturan.

Pembersihan Internal hingga Pemberantasan Narkotika-Judol Jadi Tantangan Kapolri Baru

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Pembersihan Internal hingga Pemberantasan Narkotika-Judol Jadi Tantangan Kapolri Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan fit and proper test yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menjadi momentum penting bagi institusi Bhayangkara sekaligus harapan baru bagi masyarakat Indonesia.