BKSAP Dorong Penguatan Peran Parlemen dalam Percepatan SDGs di HLPF 2026 New York

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan komitmen DPR RI memperkuat peran parlemen dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan delegasi Indonesia pada High-Level Political Forum on Sustainable Development(HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

Menurut Syahrul, pencapaian SDG 11 membutuhkan dukungan parlemen melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk menjamin pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, serta memperkuat ketahanan kota menghadapi perubahan iklim.

"DPR RI memandang implementasi SDG 11 secara komprehensif sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau, sistem transportasi publik yang terintegrasi, serta lingkungan perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (27/07/2026).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, urbanisasi yang terus meningkat telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persentase penduduk perkotaan naik dari 48 persen pada 1990 menjadi 58,8 persen pada 2025. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan dalam penyediaan perumahan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

Syahrul menambahkan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam pencapaian Agenda 2030. Hingga 2025, sebanyak 62,7 persen indikator SDGs telah mencapai target. Indonesia juga naik 25 peringkat menjadi posisi ke-77 dari 167 negara dalam pencapaian SDGs dibandingkan 2019.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pencapaian SDGs secara global masih berada di luar jalur (off track). Baru sekitar 16 persen target SDGs yang diperkirakan tercapai tepat waktu. Ketegangan geopolitik, kesenjangan pendanaan bagi negara berkembang, serta ketimpangan akses terhadap teknologi digital dan teknologi hijau menjadi tantangan utama.

Karena itu, Syahrul mendorong parlemen di seluruh dunia mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan nasional selaras dengan target SDGs. Upaya tersebut mencakup penguatan perlindungan sosial, termasuk bagi pekerja sektor informal, pemberian insentif bagi transisi energi yang berkeadilan, serta harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, energi, infrastruktur, dan sosial.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antar parlemen melalui HLPF sebagai wadah membangun kemitraan global yang inklusif.

"Keberhasilan Agenda 2030 membutuhkan komitmen kolektif seluruh negara. Parlemen memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan," pungkasnya. (rr/rdn)