PBB

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM mendapat kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

Personel RI Gugur di UNIFIL Bertambah, Komisi I Dorong PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan Perdamaian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Praka Rico Pramudia, seorang prajurit terbaik TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Gugurnya Praka Rico menambah jumlah personel TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB.

BKSAP: Program PBB Harus Perkuat Keterlibatan Aktif Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta untuk memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global. Menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh keterlibatan parlemen merupakan faktor penting agar program-program PBB dapat berjalan lebih efektif, mengingat parlemen memiliki legitimasi langsung dari rakyat.

Amelia Anggraini Dorong Sanksi Keras untuk Israel Usai Insiden TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi.

Amelia Anggraini Serukan Sanksi Tegas Israel atas Serangan terhadap TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendorong komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi.

Kutuk Serangan terhadap Pasukan UNIFIL, BKSAP DPR RI Desak Investigasi Objektif PBB

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengecam keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), termasuk personel asal Indonesia.

Jangan Buru-Buru Ambil Langkah Strategis Sebelum Investigasi Menyeluruh terkait Tragedi Gugurnya Prajurit TNI