Kutuk Serangan terhadap Pasukan UNIFIL, BKSAP DPR RI Desak Investigasi Objektif PBB

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengecam keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), termasuk personel asal Indonesia.

“Ya, kita mengutuk itu karena itu pelanggaran terhadap hukum internasional. Dan itu tidak menghormati lembaga UN yang menjadi tempat kita bersepakat bersama,” ujar Syahrul kepada Parlementaria di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2026)

"Ia menegaskan, serangan terhadap pasukan perdamaian tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar kerja sama global yang selama ini dijunjung melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, BKSAP DPR RI mendesak PBB untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan objektif.

"Dan memang kita meminta kepada UN, kepada PBB agar lakukan investigasi. Dan harus netral, artinya harus objektif. Jangan karena lobi Amerika atau lobi Israel kemudian tidak menunjuk bahwasanya Israel yang pelakunya,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Syahrul menyatakan, Indonesia memandang pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut perlu diungkap secara jelas dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
 

“Kita (BKSAP) alhamdulillah dengan tegas menyatakan bahwasanya Israel yang pelakunya. Karena posisi pasukan perdamaian itu posisi yang memang tidak mungkin Lebanon atau Hezbollah yang akan menyerang,” katanya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar kasus tersebut dibawa ke jalur hukum internasional sebagai bentuk penegakan keadilan.

"Dan makanya kita mengutuk itu dan harus dibawa Israel itu ke mahkamah internasional. Harus berani, Indonesia harus berinisiatif,” ujarnya.

Menurut Syahrul, langkah tegas diperlukan agar Indonesia tetap konsisten dalam menjunjung tinggi hukum dan kesepakatan internasional.

"Supaya Indonesia nampak menjunjung tinggi moral, menjunjung tinggi kesepakatan dunia, kesepakatan internasional,” ungkapnya.

“Karena kalau ini dibiarkan Indonesia akan nampak lemah. Maka Indonesia harus bersikap lebih tegas,” pungkasnya.(hal/rdn)