Gamal Sayangkan Menaker Belum Miliki Roadmap Jelas Antisipasi Dampak AI bagi Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, menyoroti tantangan besar yang ditimbulkan oleh perkembangan kecerdasan buatan (artifical intelligence/AI) dan otomasi. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan terkait penjelasan program kerja tahun 2026, program magang, serta isu ketenagakerjaan lainnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Gamal menilai aspek dampak AI dan otomasi terhadap tenaga kerja belum tergambar secara jelas dalam paparan pemerintah. Padahal, menurutnya, perubahan di sektor industri berlangsung sangat cepat dan berpotensi besar menggeser tenaga kerja manusia, khususnya di sektor tekstil dan manufaktur.

"Kami juga ingin menyoroti tantangan AI dan otomasi yang saya lihat belum tampak dalam paparan. Saat ini terjadi perubahan pesat, baik dalam otomasi maupun proses AI,” ujar Gamal.

Ia mempertanyakan kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun roadmap konkret untuk melakukan reskilling atau pelatihan ulang bagi para pekerja yang berpotensi terdampak. “Bagaimana roadmap konkret Kemenaker dalam melakukan reskilling buruh yang akan tergantikan oleh otomasi dan AI, misalnya di sektor tekstil dan manufaktur,” lanjutnya.

Selain itu, Gamal juga menekankan pentingnya kebijakan makro yang mampu mengatur transisi tenaga kerja secara sistematis, terutama bagi pekerja manufaktur yang terdampak disrupsi teknologi. Ia mengingatkan bahwa pendekatan konvensional tidak lagi relevan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 bahkan menuju 5.0, sehingga dibutuhkan inovasi kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai solusi, Gamal mengusulkan pembentukan job transition fund, yakni dana transisi yang dapat bersumber dari perusahaan yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot dan teknologi AI. “Dana ini bisa menjadi instrumen untuk membantu transisi pekerja, terutama dalam mengantisipasi peningkatan pengangguran akibat otomatisasi,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Ia juga mencontohkan praktik di Korea Selatan yang telah memiliki skema khusus untuk mengantisipasi dampak transformasi AI terhadap tenaga kerja. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang mampu meredam lonjakan pengangguran.

“Di Korea Selatan sudah ada skema yang mengedepankan antisipasi dampak transformasi AI terhadap peningkatan pengangguran, yang bisa direduksi melalui berbagai mekanisme yang disiapkan,” pungkas Legislator Dapil Jawa Timur V ini.

Gamal berharap pemerintah segera merumuskan strategi komprehensif agar transformasi teknologi tidak justru memperlebar angka pengangguran, melainkan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. (we/rdn)