Kesejahteraan Rakyat

4146 artikel ditemukan

Anggota DPR Terikat Etik dan Moral, Penggunaan Medsos Harus Dilakukan secara Bijak

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Anggota DPR Terikat Etik dan Moral, Penggunaan Medsos Harus Dilakukan secara Bijak

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan bahwa aktivitas Anggota DPR RI di media sosial tidak terlepas dari pengawasan etik. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan anggota dewan di ruang digital tetap harus mencerminkan kehormatan dan martabat lembaga serta dapat dipertanggungjawabkan.

15 Juli 2026

Husni: Akurasi Data BPS Kunci Tepat Sasaran Bantuan Pendidikan dan Sosial

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Husni: Akurasi Data BPS Kunci Tepat Sasaran Bantuan Pendidikan dan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan sinkronisasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, akurasi dan keselarasan data menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah, baik di bidang pendidikan maupun perlindungan sosial, dapat tersalurkan tepat sasaran.

MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung melalui Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD, khususnya menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah

PARLEMENTARIA, Jakarta– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan terhadap industri plasma darah yang mulai berkembang di Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sehingga memerlukan pengawasan yang memadai untuk menjamin keamanan serta tata kelola industri.

Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi perilaku Anggota DPR RI dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran etik yang ditemukan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung tugas MKD menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI.

Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI mulai membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bersama enam mitra kerja. Pembahasan tersebut difokuskan pada pendalaman hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara.

Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesejahteraan guru dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Selain meningkatkan kompetensi dan memperluas program sertifikasi, pemerintah juga didorong memiliki basis data yang komprehensif mengenai guru yang masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan berbagai program yang diluncurkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) harus disertai implementasi yang jelas, efektif, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan keluarga tidak ditentukan oleh banyaknya nama atau slogan, melainkan sejauh mana masyarakat memahami, merasa memiliki, dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Karena itu, ia menegaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pencegahan stunting hingga penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).

MKD DPR RI Bangun Sinergi dengan Kepolisian Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD DPR RI Bangun Sinergi dengan Kepolisian Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepastian status kepegawaian guru dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah didorong menyusun peta jalan yang jelas untuk mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyoroti efektivitas belanja pendidikan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan capaian pembelajaran, terutama pada aspek literasi dan numerasi peserta didik.