E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 77%
Angin: 7 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 77%
Angin: 7 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesejahteraan Rakyat

3393 artikel ditemukan

Legislator: Kepri Rentan Praktik Keberangkatan PMI Non-Prosedural
Legislator: Kepri Rentan Praktik Keberangkatan PMI Non-Prosedural
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Legislator: Kepri Rentan Praktik Keberangkatan PMI Non-Prosedural
Kesejahteraan Rakyat
Legislator: Kepri Rentan Praktik Keberangkatan PMI Non-Prosedural

PARLEMENTARIA, Tanjung Pinang — Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (22/4/2026). Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Komisi IX mengumpulkan seluruh mitra kerja untuk membahas berbagai isu strategis, salah satunya terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI).

23 April 2026
Komisi X Dorong Tambah Kuota KIP PTS & Tingkatkan Sarpras Pendidikan NTT
Komisi X Dorong Tambah Kuota KIP PTS & Tingkatkan Sarpras Pendidikan NTT
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Komisi X Dorong Tambah Kuota KIP PTS & Tingkatkan Sarpras Pendidikan NTT
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Dorong Tambah Kuota KIP PTS & Tingkatkan Sarpras Pendidikan NTT

PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi X DPR RI menerima berbagai aspirasi dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Nusa Tenggara Timur terkait kebutuhan peningkatan akses beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Serap Aspirasi Masyarakat, Komisi VIII Komitmen Bawa Persoalan di Jateng Langsung ke Pusat
Serap Aspirasi Masyarakat, Komisi VIII Komitmen Bawa Persoalan di Jateng Langsung ke Pusat
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Serap Aspirasi Masyarakat, Komisi VIII Komitmen Bawa Persoalan di Jateng Langsung ke Pusat
Kesejahteraan Rakyat
Serap Aspirasi Masyarakat, Komisi VIII Komitmen Bawa Persoalan di Jateng Langsung ke Pusat

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penanganan berbagai persoalan sosial, keagamaan, hingga kebencanaan di Jawa Tengah.

Bahas Revisi UU Sisdiknas, Pembagian Peran PTN dan PTS Perlu Diperjelas
Bahas Revisi UU Sisdiknas, Pembagian Peran PTN dan PTS Perlu Diperjelas
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Bahas Revisi UU Sisdiknas, Pembagian Peran PTN dan PTS Perlu Diperjelas
Kesejahteraan Rakyat
Bahas Revisi UU Sisdiknas, Pembagian Peran PTN dan PTS Perlu Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendukung usulan pembagian peran antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Menurutnya, PTN dapat fokus pada riset global, sedangkan PTS untuk perluasan akses pendidikan.

Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Atalia Praratya: Jangan Dinormalisasi!
Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Atalia Praratya: Jangan Dinormalisasi!
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Atalia Praratya: Jangan Dinormalisasi!
Kesejahteraan Rakyat
Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Atalia Praratya: Jangan Dinormalisasi!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Ia menilai fenomena tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk tidak menormalisasi tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.

Peringati Hari Kartini, KPPRI Komitmen Perkuat Keberpihakan terhadap Perempuan di Parlemen
Peringati Hari Kartini, KPPRI Komitmen Perkuat Keberpihakan terhadap Perempuan di Parlemen
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Peringati Hari Kartini, KPPRI Komitmen Perkuat Keberpihakan terhadap Perempuan di Parlemen
Kesejahteraan Rakyat
Peringati Hari Kartini, KPPRI Komitmen Perkuat Keberpihakan terhadap Perempuan di Parlemen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Atalia Praratya menyampaikan komitmen Kaukus Perempuan Republik Indonesia (KPPRI) dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif gender, sekaligus memperkuat peran perempuan di ruang-ruang strategis, termasuk parlemen. 

UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja
UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja
Kesejahteraan Rakyat
UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, UU PPRT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang maksimal dalam melindungi profesi PRT.

PTN dan PTS Harus Bersaing Sehat, Fokus pada Peningkatan Mutu
PTN dan PTS Harus Bersaing Sehat, Fokus pada Peningkatan Mutu
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
PTN dan PTS Harus Bersaing Sehat, Fokus pada Peningkatan Mutu
Kesejahteraan Rakyat
PTN dan PTS Harus Bersaing Sehat, Fokus pada Peningkatan Mutu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perguruan tinggi Swasta (PTS) tidak boleh lagi dipandang sebagai pilihan kedua dalam sistem pendidikan tinggi nasional.

Irma Suryani: RUU Ketenagakerjaan Harus Adil bagi Buruh dan Pengusaha
Irma Suryani: RUU Ketenagakerjaan Harus Adil bagi Buruh dan Pengusaha
Kesejahteraan Rakyat23 April 2026
Irma Suryani: RUU Ketenagakerjaan Harus Adil bagi Buruh dan Pengusaha
Kesejahteraan Rakyat
Irma Suryani: RUU Ketenagakerjaan Harus Adil bagi Buruh dan Pengusaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru akan mengedepankan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga
Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga
Kesejahteraan Rakyat22 April 2026
Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga
Kesejahteraan Rakyat
Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi Pekerja Rumah Tangga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang merupakan langkah konkret mewujudkan emansipasi bagi jutaan perempuan di Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan terus hidup hingga kini.

Sulit Capai 90 Persen, Komisi IX Minta Pendekatan Baru Imunisasi
Sulit Capai 90 Persen, Komisi IX Minta Pendekatan Baru Imunisasi
Kesejahteraan Rakyat22 April 2026
Sulit Capai 90 Persen, Komisi IX Minta Pendekatan Baru Imunisasi
Kesejahteraan Rakyat
Sulit Capai 90 Persen, Komisi IX Minta Pendekatan Baru Imunisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rendahnya cakupan imunisasi nasional kembali menjadi sorotan. Tren penurunan mulai terjadi pascapandemi Covid-19. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seperti campak jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas
One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas
Kesejahteraan Rakyat22 April 2026
One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas
Kesejahteraan Rakyat
One Stop Service Haji Harus Didukung Profesionalisme Petugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti implementasi layanan one stop service dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Ia menegaskan bahwa skema tersebut pada prinsipnya sudah tepat, tetapi perlu didukung oleh profesionalisme petugas agar benar-benar optimal dirasakan oleh jemaah.

Sebelumnya51 / 283Halaman 51 dari 283Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(963)
  • Industri dan Pembangunan(3392)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3393)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4150)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
22 April 2026
22 April 2026
22 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 77%
Angin: 7 km/h