Kesejahteraan Rakyat

Puan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Ia pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan evaluasi untuk mengatasi fenomena ini.

15 Juli 2026

Kunjungi Polresta Bandung, MKD Perkuat Sinergi Penegakan Kode Etik dan Apresiasi Kinerja Kepolisian

Kunjungi Polresta Bandung, MKD Perkuat Sinergi Penegakan Kode Etik dan Apresiasi Kinerja Kepolisian

PARLEMENTARIA, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pencegahan pelanggaran kode etik Anggota DPR RI. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Polresta Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026), MKD menegaskan pentingnya kolaborasi dengan kepolisian agar pelaksanaan kode etik berjalan efektif sekaligus memperoleh berbagai masukan dari daerah.

Andi Muawiyah Minta Mekanisme Penetapan Penerima PIP Berbasis Desil Dievaluasi

Andi Muawiyah Minta Mekanisme Penetapan Penerima PIP Berbasis Desil Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang menggunakan klasifikasi desil. Menurutnya, perubahan status ekonomi dalam pendataan tidak boleh mengurangi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga yang masih membutuhkan.

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

Abdul Fikri: Kekurangan Siswa di SD Negeri Perlu Solusi Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan peserta didik baru harus direspons melalui penataan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah masing-masing sekolah, melainkan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antarseluruh jenjang dan penyelenggara pendidikan.

Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan

Kementerian Haji Harus Bertindak sebagai Wakil Negara, Bukan Agen Perjalanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat posisi Indonesia dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, kementerian harus menjalankan peran sebagai representasi negara, bukan sekadar bertindak layaknya agen perjalanan.

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bidang kepemudaan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi. Menurutnya, investasi terhadap pemuda tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan moral.

Komisi VIII Pastikan Pencairan Dana Awal Haji 2027 Sesuai Mekanisme dan Dasar Hukum

Komisi VIII Pastikan Pencairan Dana Awal Haji 2027 Sesuai Mekanisme dan Dasar Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI memastikan pencairan dana awal penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dilakukan melalui mekanisme yang sah, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepastian tersebut disampaikan di tengah tenggat pembayaran awal layanan haji kepada Pemerintah Arab Saudi yang harus segera dipenuhi agar layanan bagi jemaah Indonesia dapat diamankan.

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pelaksanaan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, serta solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, upaya pembenahan tata kelola program tidak boleh mengorbankan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung salah satu program prioritas pemerintah tersebut.

Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027

Selly Minta Surat Resmi Saudi Jadi Dasar Persetujuan Uang Muka Haji 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Haji dan Umrah RI melampirkan surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi sebagai dasar pengajuan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi landasan penting bagi DPR RI dalam memberikan persetujuan penggunaan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi

Komisi X Minta Pemerintah Perkuat Dukungan bagi Cabang Olahraga Berprestasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan alokasi anggaran pembinaan olahraga nasional perlu disusun berdasarkan capaian prestasi masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, selain mendukung target Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang proporsional kepada cabang olahraga yang selama ini konsisten mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas

Abdul Wachid: Transfer Dana Haji Rp4 Triliun Harus Punya Dasar Hukum yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan pemerintah agar tidak mencairkan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M tanpa dasar administrasi yang jelas. Menurutnya, transfer dana sekitar Rp4 triliun yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus didukung dokumen resmi agar memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi Tata Kelola MBG Harus Perhatikan Wilayah 3T