Netty: Moratorium MBG Harus Disertai Kepastian Regulasi dan Solusi Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pelaksanaan moratorium Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, serta solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, upaya pembenahan tata kelola program tidak boleh mengorbankan masyarakat yang telah berpartisipasi mendukung salah satu program prioritas pemerintah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Netty usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, dan Forum Investor 3T Sumatera Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Netty mengapresiasi para mitra MBG yang telah berinvestasi dan mengambil risiko untuk mendukung pelaksanaan program. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengajak masyarakat memberikan dukungan, tetapi juga mendorong keterlibatan langsung melalui pembangunan fasilitas, penyediaan sarana, hingga perekrutan tenaga kerja.

"Negara meminta masyarakat untuk mengambil risiko. Mereka membangun fasilitas, berinvestasi, menyediakan jasa konstruksi, membeli peralatan, merekrut tenaga kerja, dan memenuhi seluruh juknis yang disampaikan oleh BGN," ujarnya.

Ia menegaskan, sejak awal Komisi IX DPR RI mendukung Program MBG sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka stunting. Namun, apabila dalam implementasinya ditemukan dugaan penyimpangan maupun kelemahan tata kelola, evaluasi melalui moratorium merupakan langkah yang dapat dilakukan.

Meski demikian, Netty menilai pemerintah harus menyampaikan secara terbuka arah kebijakan moratorium tersebut, termasuk ruang lingkup, jangka waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Moratorium itu harus jelas lingkupnya, angka waktunya, evaluasinya, termasuk langkah konkretnya. Keberhasilan moratorium bukan hanya soal berapa titik yang di-suspend, tetapi juga kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, Netty mendorong pemerintah segera menghadirkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak, mulai dari pemerintah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan Program MBG sekaligus memastikan tujuan program dapat tercapai secara optimal.

"Kita mendorong kepastian regulasi agar penerima manfaat tidak menjadi korban. Kita juga ingin pemerintah membenahi standar, regulasi, dan sistem pengawasan. Kita tunggu solusi yang benar-benar mengedepankan prinsip keadilan sekaligus memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis," pungkasnya. (als/ssb)