Pemulihan Korban Online Scam Harus Disertai Solusi Lapangan Kerja di Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kasus penipuan daring (online) yang menimpa ratusan pekerja migran asal Indonesia di Kamboja menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja tidak berhenti pada tahap evakuasi. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai, pemerintah perlu memastikan langkah pemulihan yang komprehensif bagi para korban sekaligus menyiapkan solusi lapangan kerja di dalam negeri agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban begitu mereka tiba di Indonesia, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” papar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Ia menekankan, reintegrasi korban ke masyarakat harus diiringi kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi.

“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” lanjut Puan yang juga aktif di Komisi I DPR RI.

Menurut Puan, akar persoalan migrasi non-prosedural tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya lapangan kerja produktif di dalam negeri. Karena itu, kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penciptaan peluang kerja baru, terutama di sektor-sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.

“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan yang layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi. Karena itu, kebijakan tenaga kerja harus dirancang sebagai bagian integral dari strategi kesejahteraan nasional,” ungkap Politisi Fraksi PDI perjuangan itu.

Menutup pernyataan resminya, Puan memastikan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan agar pemerintah menindak tegas jaringan perekrut ilegal di dalam negeri dan memperluas diplomasi perlindungan bagi pekerja migran.

“Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat. Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan yang aman, bermartabat, dan memberi harapan. Tugas negara adalah menciptakan ekosistem kerja yang melindungi, bukan mengeksploitasi,” pungkasnya. •uc/rdn