//
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari (tengah) dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (30/10/2025). Foto: Eki/vel.
PARLEMENTARIA, Sorong – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan SMK Kehutanan di Sorong, Papua Barat Daya. Hal itu agar kegiatan pendidikan segera dapat berjalan meskipun terdapat permasalahan hukum pada sebagian proyek bangunannya.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Abdul Kharis menjelaskan bahwa pembangunan SMK Kehutanan tersebut sempat terhenti akibat adanya kasus hukum yang menjerat salah satu proyek fisik di lokasi tersebut. Meski demikian, menurutnya, seluruh sarana dan prasarana pendukung pendidikan di SMK Kehutanan Sorong sebenarnya sudah siap digunakan.
“Bangunan di belakang ini memang sempat mangkrak karena ada kasus hukum. Tapi seluruh persiapan pendidikan sudah lengkap, asrama dan perlengkapan sudah dibeli. Jadi kami berharap, proses hukum silakan berjalan, tapi jangan sampai kegiatan pendidikan di SMK Kehutanan ini ikut terhenti,” ujar Abdul Kharis di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan bahwa nilai proyek yang bermasalah hanya sebagian kecil dari keseluruhan pembangunan SMK Kehutanan. Jika pembangunan dibiarkan mangkrak, justru potensi kerugiannya akan jauh lebih besar.
“Yang bermasalah itu nilainya sekitar Rp1,8 miliar, sementara total proyek ini puluhan miliar. Jadi kalau dibiarkan berhenti, malah bisa rusak semua dan kerugiannya lebih besar lagi,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Abdul Kharis berharap agar Kementerian Kehutanan segera melanjutkan program tersebut, sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat dimulai paling lambat pada tahun 2026.
“Saya berharap 2026 SMK Kehutanan ini sudah bisa berjalan. Proses hukum silakan dilanjutkan, tapi kegiatan pendidikannya jangan sampai tertunda,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan SMK Kehutanan di Sorong tidak menggantikan sekolah serupa di Manokwari, melainkan akan berjalan berdampingan untuk memperkuat pendidikan vokasi di bidang kehutanan di wilayah timur Indonesia.
“SMK Kehutanan Sorong ini bukan menggantikan yang di Manokwari, tapi akan menjadi dua. Keduanya sama-sama penting untuk mendukung pengembangan SDM di sektor kehutanan, khususnya di Papua Barat Daya dan Papua pada umumnya,” pungkasnya. •eki/rdn
