Percepatan Pemulihan Bencana di Aceh Harus Pendekatan Sosial dan Mitigasi Komprehensif

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Komisi V DPR RI menggelar agenda Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh dalam rangka meninjau langsung progres pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kunjungan ini menyoroti pentingnya percepatan recovery yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pendekatan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi.

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyampaikan semangat pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana sudah sangat kuat. Namun demikian, ia menyayangkan di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, khususnya dalam aspek komunikasi dengan masyarakat.

“Kita melihat semangat dari pemerintah pusat untuk percepatan recovery ini luar biasa. Tetapi di lapangan masih ada kendala, misalnya dalam pembebasan lahan, termasuk proyek jalan tol yang masih menyisakan sekitar 45 warga yang belum bisa diajak berdiskusi,” ujar Edi usai agenda peninjauan ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (09/04/2026). 

Lebih lanjut, menurutnya, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga harus mengedepankan rekayasa sosial (social engineering) yang efektif. Hal ini penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

“Ini bagian dari seni rekayasa sosial. Ketika kita membangun, misalnya pelebaran sungai dari 25 meter menjadi 60 meter, masyarakat tentu akan merasa khawatir. Maka perlu ada tim khusus yang memberikan penjelasan secara menyeluruh bahwa langkah tersebut aman dan sudah disertai dengan penanganan di bagian hulu,” jelas Politisi PDI-P

Dirinya pun menegaskan kementerian terkait tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program pemulihan tidak terhambat di tengah jalan.

“Jangan asal bangun. Harus ada diskusi, libatkan pemerintah daerah. Kita juga melihat adanya peran Menteri Dalam Negeri sebagai ketua satgas pemulihan bencana. Seharusnya ada pembagian tim yang jelas, siapa dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta apa saja kendala dan mitigasinya,” tegasnya.

Apalagi, tegasnya, pentingnya melakukan mitigasi masalah secara komprehensif sejak awal, termasuk dalam hal pembebasan lahan dan komunikasi dengan masyarakat. Tanpa itu, proyek yang sudah berjalan berisiko terhenti.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal, termasuk kontraktor dan pelaku usaha kecil di daerah terdampak bencana.

“Kami mendapat masukan bahwa saat terjadi bencana, banyak vendor dan kontraktor lokal yang tidak dilibatkan. Padahal mereka punya kemampuan. Harapan kami, semua pihak yang memiliki potensi bisa dilibatkan agar percepatan pemulihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Oleh karena itu, Komisi V DPR RI berharap, melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan. (rni/um)