E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesejahteraan Rakyat

3393 artikel ditemukan

Sabam Sinaga: Keterbatasan Sarana Jadi Kendala Pelaksanaan TKA di Lampung
Sabam Sinaga: Keterbatasan Sarana Jadi Kendala Pelaksanaan TKA di Lampung
Kesejahteraan Rakyat20 April 2026
Sabam Sinaga: Keterbatasan Sarana Jadi Kendala Pelaksanaan TKA di Lampung
Kesejahteraan Rakyat
Sabam Sinaga: Keterbatasan Sarana Jadi Kendala Pelaksanaan TKA di Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan instrumen penting untuk memotret capaian pendidikan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait sarana dan prasarana sekolah.

20 April 2026
Perbaiki Total Pelaksanaan TKA di 2027, Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Jadi Tantangan
Perbaiki Total Pelaksanaan TKA di 2027, Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Jadi Tantangan
Kesejahteraan Rakyat20 April 2026
Perbaiki Total Pelaksanaan TKA di 2027, Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Jadi Tantangan
Kesejahteraan Rakyat
Perbaiki Total Pelaksanaan TKA di 2027, Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Jadi Tantangan

PARLEMENTARIA, Ogan Komering Ilir – Komisi X DPR RI menyoroti masih adanya kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kondisi ini dinilai menjadi tantangan utama di berbagai daerah. Oleh karena itu, Komisi X mendorong perbaikan menyeluruh agar pelaksanaan TKA pada 2027 dapat berjalan lebih optimal.

Meski Belum Bersifat Wajib, TKA Berperan Strategis Ukur Kemampuan Dasar Peserta Didik
Meski Belum Bersifat Wajib, TKA Berperan Strategis Ukur Kemampuan Dasar Peserta Didik
Kesejahteraan Rakyat20 April 2026
Meski Belum Bersifat Wajib, TKA Berperan Strategis Ukur Kemampuan Dasar Peserta Didik
Kesejahteraan Rakyat
Meski Belum Bersifat Wajib, TKA Berperan Strategis Ukur Kemampuan Dasar Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Ogan Komering Ilir – Komisi X DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari upaya memperkuat standardisasi akademik sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Evaluasi ini dinilai penting karena hasil pelaksanaan TKA pada tahap awal belum menunjukkan capaian yang optimal.

Hasil TKA Harus Jadi Bahan Perencanaan Pendidikan
Hasil TKA Harus Jadi Bahan Perencanaan Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat20 April 2026
Hasil TKA Harus Jadi Bahan Perencanaan Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat
Hasil TKA Harus Jadi Bahan Perencanaan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah menuai banyak kendala teknis. Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian serius untuk mengatasi hal itu.

Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik
Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik
Kesejahteraan Rakyat20 April 2026
Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik
Kesejahteraan Rakyat
Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Kejelasan kebijakan terkait status Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Hal itu terkait apakah kebijakan ini menjadi kewajiban atau pilihan yang harus dijalani tiap peserta didik.

Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa
Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa
Kesejahteraan Rakyat
Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guru-guru perempuan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa, terutama melalui pembentukan karakter generasi penerus. Pernyataan itu ditegaskan Lestari saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tema: Inspirasi Perempuan dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia, di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah
Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah
Kesejahteraan Rakyat
Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah

PARLEMENTARIA, Badung — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai program pemagangan nasional berjalan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun demikian, ia menyoroti masih perlunya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang
Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang
Kesejahteraan Rakyat
Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang

PARLEMENTARIA, Badung — Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana mendorong agar program pemagangan nasional lebih mengedepankan kearifan lokal (local wisdom) dengan memberi prioritas kepada peserta dari daerah setempat. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan dunia usaha lokal dapat membuka lebih banyak peluang pemagangan tanpa harus memindahkan peserta ke daerah lain.

Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau
Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau
Kesejahteraan Rakyat
Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Di sebuah ruangan pertemuan di Pekanbaru, suara-suara yang selama ini terpendam akhirnya menemukan ruangnya. Perwakilan masyarakat dari Indragiri Hulu dan Kampar duduk berhadapan dengan pemerintah daerah, aparat, dan pihak perusahaan. 

Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah
Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah
Kesejahteraan Rakyat
Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah

PARLEMENTARIA, Badung — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemagangan nasional di Provinsi Bali. Ia mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data antara instansi terkait mengenai jumlah peserta pemagangan.

BURT Apresiasi Kepedulian RS Panti Rapih, Layani Seluruh Kalangan
BURT Apresiasi Kepedulian RS Panti Rapih, Layani Seluruh Kalangan
Kesejahteraan Rakyat17 April 2026
BURT Apresiasi Kepedulian RS Panti Rapih, Layani Seluruh Kalangan
Kesejahteraan Rakyat
BURT Apresiasi Kepedulian RS Panti Rapih, Layani Seluruh Kalangan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Hamid Noor Yasin mengapresiasi RS Panti Rapih yang memiliki keunggulan dalam pelayanan dan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap masyarakat kurang mampu dengan tetap memberikan bantuan dan akses layanan kesehatan. Rumah sakit ini tidak hanya mengedepankan profesionalitas, tetapi juga memastikan pelayanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria
Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria
Kesejahteraan Rakyat17 April 2026
Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria
Kesejahteraan Rakyat
Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti kompleksitas konflik agraria di Provinsi Riau yang dinilai merupakan warisan kebijakan masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi saat ini tidak lepas dari tumpang tindih kebijakan, terutama terkait status kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Sebelumnya54 / 283Halaman 54 dari 283Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(963)
  • Industri dan Pembangunan(3392)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3393)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4150)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h