Meski Belum Bersifat Wajib, TKA Berperan Strategis Ukur Kemampuan Dasar Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Ogan Komering Ilir – Komisi X DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari upaya memperkuat standardisasi akademik sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Evaluasi ini dinilai penting karena hasil pelaksanaan TKA pada tahap awal belum menunjukkan capaian yang optimal.

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin menyampaikan bahwa TKA saat ini masih bersifat opsional, tetapi memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan dasar peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar.

“TKA pada dasarnya belum bersifat wajib, tetapi tetap menjadi opsi penting. Ke depan, diharapkan TKA dapat menjadi alat ukur dalam menentukan standar akademik peserta didik,” ujar Hoerudin kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa melalui TKA, pemerintah dapat melihat sejauh mana capaian pembelajaran siswa, seperti kemampuan berhitung dalam mata pelajaran matematika yang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas proses pendidikan.

Namun, Hoerudin mengakui bahwa hasil pelaksanaan TKA sejauh ini belum menggembirakan. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pembenahan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga tenaga pendidik.

“Kondisi ini membutuhkan pemikiran bersama dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, baik kementerian, dinas pendidikan, maupun guru dan dosen,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap standar kurikulum yang diterapkan saat ini. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa kurikulum dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik serta mampu mengakomodasi minat dan bakat yang beragam.

“Kita juga perlu melihat apakah terdapat persoalan pada minat belajar anak. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga berkaitan dengan peran keluarga,” tambahnya.

Hoerudin menilai bahwa evaluasi TKA tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup berbagai aspek, termasuk lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Hal ini penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi capaian belajar siswa secara lebih komprehensif.

Selain itu, Komisi X DPR RI juga meminta penjelasan dari pemerintah mengenai gambaran umum kemampuan akademik peserta didik saat ini. Informasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi mata pelajaran yang menjadi tantangan utama sekaligus meninjau kembali cakupan materi dalam TKA.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam pendidikan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi setiap anak. Menurutnya, tidak semua siswa dapat dipaksakan pada standar yang sama, sehingga peran guru dalam memahami bakat dan kecenderungan siswa menjadi sangat penting.

Dalam kesempatan tersebut, Hoerudin turut mendorong penguatan layanan konseling bagi siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Ia menilai keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan masih perlu ditingkatkan guna membangun kultur pendidikan yang lebih baik.

“Saya ingin menegaskan bahwa hasil TKA tidak boleh menjadi satu-satunya indikator dalam mengevaluasi sekolah. Penilaian juga harus mencakup lingkungan tempat anak berada,” tutupnya. (mun/rdn)