Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Temukan Lemahnya Integrasi Data Statistik Daerah di Sulteng

PARLEMENTARIA, Palu — Komisi X DPR RI menyoroti masih lemahnya implementasi regulasi statistik di daerah, khususnya terkait integrasi data dan pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

Komisi VIII Awasi Potensi Salah Sasaran Bansos di Tangerang, Data Kemiskinan Jadi Titik Lemah

PARLEMENTARIA, Tangerang — Pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menegaskan bahwa persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat.

Komisi X Serap Aspirasi RUU Statistik dan Sensus Ekonomi di Tarakan

Komisi X Serap Aspirasi RUU Statistik dan Sensus Ekonomi di Tarakan

PARLEMENTARIA, Tarakan – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan bahwa kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi Sensus Ekonomi 2026.

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

Komisi VIII Awasi Bansos di Tangerang, Lisda Hendrajoni: Satu Data Harus Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyoroti lemahnya pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Banten, yang dinilai mencerminkan persoalan nasional dalam tata kelola data penerima dan penyaluran bantuan pemerintah. Dalam kunjungan kerja di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (1/4/2026), ia menilai persoalan bansos tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga menjadi masalah yang berulang di berbagai daerah.

Komisi VIII Dorong Percepatan Revitalisasi KUA di Jawa Barat

Komisi VIII Dorong Percepatan Revitalisasi KUA di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Aziz Sefudin, menegaskan pentingnya percepatan program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). MenurutNYA, pelayanan keagamaan merupakan urusan pemerintahan pusat, sehingga optimalisasi revitalisasi KUA menjadi sangat penting.

Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi

Kasus Campak Masih Marak, Puan Minta Program Imunisasi Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti masih maraknya kasus campak di Indonesia yang menyebabkan korban jiwa, baik pada balita maupun orang dewasa. Ia menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program imunisasi.

Komisi X Perkuat Sistem Statistik Nasional Berbasis Data Akurat di Daerah

Komisi X Perkuat Sistem Statistik Nasional Berbasis Data Akurat di Daerah

PARLEMENTARIA, Tarakan — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya penguatan sistem statistik nasional yang terintegrasi dan berbasis data akurat dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (1/4/2026).

Angka Pernikahan Menurun, Atalia Praratya Ajak KUA Masifkan Edukasi bagi Anak Muda

Angka Pernikahan Menurun, Atalia Praratya Ajak KUA Masifkan Edukasi bagi Anak Muda

PARLEMENTARIA, Bogor – Fenomena penurunan angka pernikahan dan tren menunda pernikahan di kalangan generasi muda menjadi sorotan Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya. Hal tersebut disampaikannya dalam pengawasan revitalisasi KUA dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VIII di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026).

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang — Di tengah kenaikan anggaran Kementerian Sosial tahun 2026 yang menembus Rp84,44 triliun, Komisi VIII DPR RI menyoroti satu persoalan klasik yang tak kunjung selesai dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Persoalan itu soal pendataan penerima bantuan serta pengawasan distribusinya.

BAM Soroti Konflik HGU & Dugaan Penyalahgunaan Lahan Rakyat di Riau

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

BAM Soroti Konflik HGU & Dugaan Penyalahgunaan Lahan Rakyat di Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, terkait indikasi ketidakjelasan objek izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Belilas Perkasa. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut tumpang tindih lahan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan hak masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih luas.

KLB Campak Jadi Peringatan, Legislator Tekankan Penguatan Imunisasi Nasional

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

KLB Campak Jadi Peringatan, Legislator Tekankan Penguatan Imunisasi Nasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Ancaman KLB campak kembali menjadi perhatian. Di tengah penurunan tingkat imunisasi di berbagai daerah, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi imunisasi sebagai benteng utama perlindungan kesehatan anak. Munculnya kembali kasus campak dinilainya tak dapat dilepaskan dari melemahnya tingkat imunisasi di sejumlah wilayah.

Dalami Sengketa Lahan Petani Cengkareng, BAM Akan Panggil Para Pihak Terkait