Industri dan Pembangunan

4133 artikel ditemukan

Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyasar pelaku lapangan skala kecil, tetapi menindak tegas puluhan korporasi yang diduga sengaja merusak kawasan hutan secara sistematis.

22 September 2026

Soroti Lambannya Bantuan Alsintan, Riyono: Kekeringan Ancam Produksi Pangan

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Lambannya Bantuan Alsintan, Riyono: Kekeringan Ancam Produksi Pangan

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti mesin pompa air dan pembangunan jaringan irigasi, guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang meluas di berbagai daerah.

UMKM Stagnan, Tifatul Sembiring: Jangan Hanya Dikasih Kredit, Harus Dibimbing

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

UMKM Stagnan, Tifatul Sembiring: Jangan Hanya Dikasih Kredit, Harus Dibimbing

PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan stagnannya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Ia menilai persoalan UMKM tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah akses pembiayaan, tetapi harus dibarengi pendampingan, penguatan infrastruktur, hingga pembukaan akses pasar.

Penyebaran Penyakit Hewan Menular Tinggi di Bali, Legislator Dorong Perbanyak Puskeswan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Penyebaran Penyakit Hewan Menular Tinggi di Bali, Legislator Dorong Perbanyak Puskeswan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot mendorong penguatan biosecurity serta penambahan pos kesehatan hewan (puskeswan) di tingkat kecamatan dan desa, guna menekan penyebaran penyakit hewan menular di Bali. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Bali Darurat Rabies, Perlu Tanggung Jawab Bersama Lintas Kementerian

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan Provinsi Bali saat ini berstatus darurat rabies, menyusul temuan lonjakan kasus yang signifikan sepanjang 2025 hingga 2026. Kondisi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Urai Minimnya Sosialisasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Koordinasi Pusat dan Daerah Harus Lebih Konkret

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI T. A. Khalid menyoroti minimnya sosialisasi mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi dan bantuan bibit bagi petani perhutanan sosial di tingkat tapak. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut tepat sasaran.

Andre Rosiade: Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Andre Rosiade: Tata Niaga Gula Nasional Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan perlunya pembenahan tata niaga gula nasional secara menyeluruh untuk melindungi petani tebu, menjamin kebutuhan industri, sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga gula bagi masyarakat.

Darori Wonodipuro: Pohon Produktif Jaga Hutan Sekaligus Hidupkan Ekonomi Warga

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Darori Wonodipuro: Pohon Produktif Jaga Hutan Sekaligus Hidupkan Ekonomi Warga

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya program Perhutanan Sosial untuk memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali. Penanaman pohon produktif bernilai ekonomi tinggi dinilai menjadi solusi konkret dalam mengatasi ancaman banjir dan tanah longsor akibat kerusakan kawasan hulu sungai.

Adi Wiryatama: Hutan Lestari, Kemiskinan Jangan Dilestarikan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Adi Wiryatama: Hutan Lestari, Kemiskinan Jangan Dilestarikan

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Adi Wiryatama mengapresiasi keberlanjutan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali yang dinilai efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

21 September 2026

Ahmad Yohan Minta Perhutanan Sosial Bali Percepat Pengentasan Kemiskinan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Ahmad Yohan Minta Perhutanan Sosial Bali Percepat Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi untuk memastikan program Perhutanan Sosial di Provinsi Bali benar-benar efektif meningkatkan produktivitas serta mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Minta KKP Kendalikan Harga Ikan, Ellen Pelealu: Nelayan Jangan Terus Merugi

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Minta KKP Kendalikan Harga Ikan, Ellen Pelealu: Nelayan Jangan Terus Merugi

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merumuskan regulasi pengendalian harga hasil tangkapan nelayan guna mencegah kerugian ekonomi di tingkat desa maritim. Menurutnya, pemerintah perlu mengadopsi skema perlindungan harga sebagaimana yang disimulasikan pada sektor pertanian, untuk menjawab keluhan kelompok nelayan terkait ketidakpastian harga jual ikan yang fluktuatif.

Rumput Laut Hanya Diekspor Mentah, Titiek Soeharto Minta Hilirisasi Sampai Produk Akhir

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rumput Laut Hanya Diekspor Mentah, Titiek Soeharto Minta Hilirisasi Sampai Produk Akhir

PARLEMENTARIA, Badung–Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) merespons tegas aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh para pelaku usaha serta UMKM perikanan terkait rumitnya birokrasi perizinan. Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperjelas pembagian tugas agar tidak membebani dunia usaha.