Hadapi Dampak El Nino dan Ratusan Gempa, Legislator Minta BMKG-Basarnas Beri Perhatian Khusus Daerah Rawan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan rencana kerja anggaran secara cermat agar langsung menyentuh kebutuhan publik. Hal strategis ini ia sampaikan kepada Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/6/2026).

Menurut Erna, kedua lembaga tersebut merupakan garda terdepan negara yang mengemban tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan jiwa rakyat. Oleh sebab itu, alokasi anggaran yang diberikan harus sebanding dengan besarnya risiko tugas dan tanggung jawab penanggulangan dampak bencana di lapangan.

Secara khusus, Legislator Fraksi Partai NasDem ini menyoroti sisa anggaran belanja modal Basarnas yang dinilai terlampau minim. Akibatnya, pemenuhan sejumlah fasilitas penunjang dan peralatan taktis operasional penyelamatan yang krusial justru belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai, bahkan ada yang masih berada di angka nol (zero).

"Saya lihat dalam pemaparannya masih zero. Contoh seperti ada pengadaan kapal SAR untuk kelas 2 dan kelas 5, ini sangat penting sekali. Kemudian UAV (Unmanned Aerial Vehicle), peralatan drone, dan radar locator, tapi itu belum dianggarkan. Kita minta perhatian khusus bahwa peralatan-peralatan strategis ini yang wajib dianggarkan. Bagaimana kemudian kita memberikan beban kepada Basarnas untuk melakukan dan menjaga keselamatan rakyat kalau tidak didukung dengan peralatan yang baik dan bagus?" tegas Erna.

Di sisi lain, Erna juga meminta BMKG mengoptimalkan anggaran guna mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem dan fenomena alam jangka panjang, seperti El Nino, yang berdampak langsung pada stabilitas ketahanan pangan nasional. Ia mendorong agar instansi penyedia data meteorologi tersebut memberikan perlakuan khusus berupa penguatan sistem peringatan dini di daerah pesisir yang rawan terdampak aktivitas tektonik.

"Anggaran itu harus fokus juga diberikan treatment khusus kepada wilayah atau daerah-daerah yang rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, yang dalam satu tahun saja guncangan gempanya tahun 2025 guncangan gempanya sudah 627 kali dan itu berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Maka saya minta BMKG maupun Basarnas memberikan perhatian khusus," tutup Erna. (hvt/aha)