Kemarau Belum Memuncak, Alex Indra Minta Mitigasi El Nino Dipercepat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau 2026. Menurutnya, antisipasi yang dilakukan sejak dini menjadi kunci menjaga produksi pangan nasional dan mencegah meluasnya gagal panen di berbagai daerah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pejabat Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026), Alex menegaskan pengalaman menghadapi El Nino pada 2015 harus menjadi pelajaran penting. Saat itu, luas lahan pertanian yang mengalami puso mencapai sekitar 217 ribu hektare, jauh lebih besar dibandingkan dampak El Nino pada 2023 maupun kondisi yang terjadi saat ini.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur sumber daya air sebagai langkah utama menghadapi musim kemarau. "Optimalisasi infrastruktur sumber daya air, antara lain rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung, sumur bor, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, serta relokasi pompa air ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan juga harus diutamakan," ujar Alex.

Selain memperkuat infrastruktur, Alex juga menyoroti proyeksi perkembangan fenomena El Nino dan La Nina hingga Maret 2027. Berdasarkan data tersebut, kondisi iklim diperkirakan masih berada pada fase El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat berbagai langkah mitigasi sebelum dampaknya meluas.

Ia juga mendorong percepatan distribusi berbagai sarana produksi pertanian, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan. "Antisipasi juga diperlukan dengan cara akselerasi distribusi sarana produksi pertanian, antara lain benih atau bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga pakan ternak, khususnya bagi daerah yang berisiko tinggi terdampak El Nino," katanya.

Di sisi lain, Alex mengingatkan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini berbasis data dari BMKG. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau 2026 telah dimulai sejak April di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan secara bertahap meluas ke berbagai daerah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang.

Menurutnya, pemetaan wilayah rawan kekeringan harus dilakukan secara cepat dan akurat agar pemerintah dapat memantau perkembangan produksi pangan nasional sekaligus mengambil langkah penanganan secara tepat waktu. "Memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG, dan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan secara tepat waktu, sehingga perkembangan produksi pangan nasional dapat terpantau," pungkasnya. (tn/we)