E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|SPMB|PTN|Kesehatan|Perguruan Tinggi|PTS|Pendidikan|WNI|layanan kesehatan|OJK|sekolah|Kekerasan Seksual|UU TPKS
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 37°C
Lembab: 58%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|SPMB|PTN|Kesehatan|Perguruan Tinggi|PTS|Pendidikan|WNI|layanan kesehatan|OJK|sekolah|Kekerasan Seksual|UU TPKS
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 37°C
Lembab: 58%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Industri dan Pembangunan

3345 artikel ditemukan

Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya
Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya
Industri dan Pembangunan
Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melontarkan kritik tajam terhadap Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Dengan jumlah komisioner yang banyak dan melampaui lembaga-lembaga negara lain yang jauh lebih produktif, Saleh mempertanyakan seberapa besar dampak nyata yang telah dihasilkan BPKN dalam melindungi konsumen air minum dalam kemasan (AMDK).

23 Juni 2026
Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK
Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK
Industri dan Pembangunan
Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK). Dengan lebih dari 8.700 produk AMDK beredar di pasaran, ia menilai publik berhak mengetahui sejauh mana BPOM benar-benar menindak pelanggaran, bukan sekadar menerbitkan surat peringatan.

Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi
Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi
Industri dan Pembangunan
Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti paradoks mendasar dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia: rakyat terpaksa membeli air kemasan bukan karena pilihan, melainkan karena layanan air publik yang gagal berfungsi. Sementara itu ia menilai, distribusi produk yang mereka konsumsi pun luput dari pengawasan.

Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Industri dan Pembangunan
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bergerak cepat menyikapi gelombang aduan sengketa tanah dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA). Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal dan mengurai konflik agraria secara detail hingga ke tingkat teknis.

Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir
Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir
Industri dan Pembangunan
Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat
Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat
Industri dan Pembangunan
Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan lindung yang dinilai sangat merugikan. Pasalnya, banyak wilayah termasuk area pemukiman penduduk, berada dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kehidupan ratusan keluarga yang tinggal.

RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin
RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin
Industri dan Pembangunan22 Juni 2026
RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin
Industri dan Pembangunan
RI Hanya Jadi Pasar Film, Konten Lokal Tergerus Drakor hingga Dracin

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi industri film nasional yang dinilainya tengah mengalami anomali. Di satu sisi, Indonesia memiliki talenta kreatif yang melimpah. Di sisi lain, konten film lokal justru didominasi tema sempit, sementara pasar hiburan dalam negeri terus dibanjiri produk asing.

Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital
Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital
Industri dan Pembangunan22 Juni 2026
Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital
Industri dan Pembangunan
Dorong Perluasan Jangkauan Film Nasional, Samuel Wattimena Dukung Penguatan Distribusi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai penguatan distribusi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk memperluas jangkauan film nasional hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur bioskop memadai. Selama ini katanya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada minimnya penayangan film nasional di jaringan bioskop besar. Namun, persoalan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan distribusi yang dihadapi para pembuat film.

Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI
Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI
Industri dan Pembangunan22 Juni 2026
Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI
Industri dan Pembangunan
Lamhot Sinaga: Eksibitor Pegang 3 Kendali Sekaligus, Praktik Ini Sangat Berbahaya bagi Industri Film RI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengkritik keras struktur industri perfilman Indonesia yang dinilai sarat praktik tidak sehat. Ia menyoroti kondisi di mana satu entitas secara bersamaan berperan sebagai eksibitor, importir, sekaligus pemilik rumah produksi, sebuah penguasaan vertikal yang disebutnya sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan sineas independen.

Anggia Ermarini Dorong Pos Indonesia Kembali Fokus Bisnis Logistik dan Perkuat Sinergi
Anggia Ermarini Dorong Pos Indonesia Kembali Fokus Bisnis Logistik dan Perkuat Sinergi
Industri dan Pembangunan22 Juni 2026
Anggia Ermarini Dorong Pos Indonesia Kembali Fokus Bisnis Logistik dan Perkuat Sinergi
Industri dan Pembangunan
Anggia Ermarini Dorong Pos Indonesia Kembali Fokus Bisnis Logistik dan Perkuat Sinergi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menegaskan pentingnya transformasi dan penguatan peran PT Pos Indonesia di tengah persaingan industri logistik yang semakin ketat dan terdigitalisasi. Menurutnya, persaingan di sektor logistik saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh tarif yang murah, melainkan juga kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan teknologi, menjamin keandalan pengiriman hingga tujuan akhir (last mile delivery), serta menciptakan rantai pasok yang efisien.

Rivqy Halim: Setiap Listrik Padam, Banyak Pihak yang Dirugikan
Rivqy Halim: Setiap Listrik Padam, Banyak Pihak yang Dirugikan
Industri dan Pembangunan22 Juni 2026
Rivqy Halim: Setiap Listrik Padam, Banyak Pihak yang Dirugikan
Industri dan Pembangunan
Rivqy Halim: Setiap Listrik Padam, Banyak Pihak yang Dirugikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Halim menyampaikan, banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitasnya. Pasalnya, pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat.

Ateng Sutisna Tagih Solusi Jangka Panjang Usai PLN Putuskan Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
Ateng Sutisna Tagih Solusi Jangka Panjang Usai PLN Putuskan Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
Industri dan Pembangunan22 Juni 2026
Ateng Sutisna Tagih Solusi Jangka Panjang Usai PLN Putuskan Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
Industri dan Pembangunan
Ateng Sutisna Tagih Solusi Jangka Panjang Usai PLN Putuskan Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi sorotan DPR. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi nasional, terutama untuk memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik.

Sebelumnya5 / 279Halaman 5 dari 279Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(935)
  • Industri dan Pembangunan(3345)
  • Isu Lainnya(1023)
  • Kesejahteraan Rakyat(3349)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4081)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
22 Juni 2026
22 Juni 2026
22 Juni 2026
22 Juni 2026
22 Juni 2026
22 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|SPMB|PTN|Kesehatan|Perguruan Tinggi|PTS|Pendidikan|WNI|layanan kesehatan|OJK|sekolah|Kekerasan Seksual|UU TPKS
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 37°C
Lembab: 58%
Angin: 4 km/h