Industri dan Pembangunan

Karhutla Meluas ke 17 Provinsi, Slamet Desak Presiden Tetapkan Target Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Langkah konkret dinilai mendesak menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak pada sedikitnya 17 provinsi.

20 Oktober 2026

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

Beban Bencana Jangan Ditanggung Rakyat, Prinsip Pencemar Membayar Harus Ditegakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan dan pengawasan perizinan. Ia mendorong penghentian sementara penerbitan izin usaha baru di daerah aliran sungai (DAS) kritis serta penerapan prinsip polluter pays principle atau pencemar membayar secara tegas agar biaya kerusakan lingkungan tidak terus dibebankan kepada masyarakat dan negara.

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

Ateng Sutisna Dorong Audit Perizinan dan Kebijakan Lingkungan Berbasis Risiko Iklim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola lingkungan melalui kebijakan berbasis risiko iklim dan audit perizinan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, perlindungan daya dukung lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan dan pemanfaatan ruang untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

Kritik Penanganan Karhutla, Johan Rosihan: Tak Ada Evaluasi, Tak Ada Tindakan Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun tanpa diikuti evaluasi dan langkah pencegahan yang memadai. Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari paparan asap.

Pemisahan KLH dan Kehutanan Jangan Sisakan Celah Pengendalian Karhutla

Pemisahan KLH dan Kehutanan Jangan Sisakan Celah Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan perlu diikuti koordinasi yang jelas agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mengingatkan pembagian kewenangan antarkementerian tidak boleh menghambat pencegahan kebakaran, pengawasan lingkungan, maupun penegakan hukum.

Hampir Empat Bulan Dikepung Asap, Pemerintah Harus Sediakan Tempat Khusus bagi Warga Rentan

Hampir Empat Bulan Dikepung Asap, Pemerintah Harus Sediakan Tempat Khusus bagi Warga Rentan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Kritik Penanganan Karhutla, Komisi IV Telah Ingatkan Kemenhut Jauh Hari dalam Raker

Kritik Penanganan Karhutla, Komisi IV Telah Ingatkan Kemenhut Jauh Hari dalam Raker

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilainya belum maksimal. Ia mendesak pemerintah mengevaluasi langkah penanganan karhutla, terutama dalam mengantisipasi titik api serta mengembangkan teknik pemadaman yang efektif di lahan gambut.

Tidak Perlu Gengsi, Pemerintah Dapat Pertimbangkan Bantuan Asing Tangani Karhutla

Tidak Perlu Gengsi, Pemerintah Dapat Pertimbangkan Bantuan Asing Tangani Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, meminta pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan penerimaan bantuan dari negara lain untuk mempercepat pemadaman.

Penanganan Karhutla Harus Prioritaskan Keselamatan Masyarakat, Perhatikan Penyampaian Informasi

Penanganan Karhutla Harus Prioritaskan Keselamatan Masyarakat, Perhatikan Penyampaian Informasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat dampak asap tidak hanya menurunkan kualitas udara tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Sidak SPBU di Mojokerto, Meitri Minta Pertamina Jamin Ketersediaan BBM

Sidak SPBU di Mojokerto, Meitri Minta Pertamina Jamin Ketersediaan BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Sidak di SPBU Sooko, Surodinawan, dan Joyonegoro tersebut dilakukan merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kekosongan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Biosolar.

Karhutla Terus Berulang, Syarif Fasha Minta Mitigasi Pemerintah Dievaluasi

Industri dan Pembangunan16 Oktober 2026

Karhutla Terus Berulang, Syarif Fasha Minta Mitigasi Pemerintah Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta pemerintah mengevaluasi mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan.

Jakarta Terus Berbenah, Saleh Daulay: Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan