Industri dan Pembangunan

Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di berbagai daerah. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran membuat penyaluran subsidi energi wajib tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

20 Mei 2026

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Motor Kemajuan Bangsa

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Motor Kemajuan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak generasi muda untuk menjadi motor kebangkitan bangsa melalui inovasi, kreativitas, dan aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global.

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri manufaktur nasional menjadi perhatian utama dalam pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA). Sebab itu, pemerintah diminta untuk memastikan pembukaan pasar tidak justru melemahkan daya saing pelaku usaha domestik.

Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca

Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyusun roadmap modernisasi alat deteksi cuaca guna meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi dan mitigasi bencana. Menurutnya, pembaruan teknologi perlu dilakukan secara terencana agar pelayanan BMKG dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian

Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mengakselerasi pelaksanaan program strategis pertanian tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata

Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA) harus memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional. Perjanjian dagang tersebut dinilai tidak boleh hanya membuka akses pasar bagi produk Kanada tanpa menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi Indonesia.

Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja

Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan diminta dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan dan kinerja masing-masing perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan lebih akuntabel.

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada empat bulan pertama tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah memperkuat fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Momentum tersebut dinilai perlu dijaga agar kontribusi sektor minerba terhadap APBN terus meningkat.

Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN

Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dinilai berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Sebab itu, situasi ini perlu diantisipasi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga.

Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah

Yulian Gunhar Soroti Potensi Hilangnya PNBP Batu Bara Puluhan Triliun Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor batu bara akibat penurunan target produksi pada 2026 menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengingatkan bahwa pengurangan produksi batu bara harus dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kontribusi sektor pertambangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras

Gudang Bulog Hampir Penuh, Legislator Ingatkan Risiko Kerusakan Beras

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah diminta untuk bisa mengantisipasi risiko kerusakan dan penurunan mutu beras seiring kapasitas gudang Bulog yang mulai mendekati batas maksimal di tengah tingginya stok beras nasional. Pasalnya, tata kelola penyimpanan dan distribusi dinilai perlu diperkuat agar lonjakan stok tidak menimbulkan kerugian negara maupun gangguan stabilitas pangan.

Harga Singkong Naik, I Ketut Suwendra Tegaskan Negara Harus Berpihak kepada Petani