Industri dan Pembangunan

4141 artikel ditemukan

Akademisi Beri Masukan RUU Perkoperasian, Rizal Bawazier: LPS Koperasi Harus Segera Dibentuk

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Akademisi Beri Masukan RUU Perkoperasian, Rizal Bawazier: LPS Koperasi Harus Segera Dibentuk

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, meminta pandangan para akademisi terkait teknis dan mekanisme yang tepat terkait pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi yang akan dirumuskan secara jelas dalam RUU Perkoperasian yang Tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) RUU Perkoperasian Komisi VI DPR RI.

27 Agustus 2026

Usulan RUU Kawasan Industri, Hendry Munief: Wajib Ada Pembinaan IKM dan UMKM

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Usulan RUU Kawasan Industri, Hendry Munief: Wajib Ada Pembinaan IKM dan UMKM

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri memuat kewajiban bagi perusahaan besar di kawasan industri untuk membina industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitarnya.

Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Industri energi global kerap dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, tantangan penurunan produksi (natural decline) migas nasional, serta kebutuhan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang mewarnai kerja Komisi XII DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang.

Sigit Karyawan Yunianto Minta Evaluasi Realokasi Kuota Berbasis Data Lapangan di Kalimantan

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Sigit Karyawan Yunianto Minta Evaluasi Realokasi Kuota Berbasis Data Lapangan di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menegaskan agar BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) memperkuat evaluasi realokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berbasis data penyaluran aktual, bukan sekadar mengandalkan kuota tahunan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri ketimpangan pasokan dan antrean BBM yang masih melanda masyarakat di kawasan penghasil energi, khususnya di wilayah Kalimantan.

Syarif Fasha Desak Tambah Kuota Solar hingga Percepat CNG Industri Bagi Daerah Penghasil Migas

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha Desak Tambah Kuota Solar hingga Percepat CNG Industri Bagi Daerah Penghasil Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendesak Ditjen Migas Kementerian ESDM, BPH Migas, serta jajaran pemangku kepentingan sektor energi untuk memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan pasokan energi di wilayah daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas), khususnya di Provinsi Jambi. Ia menyayangkan daerah yang menyumbang sumber daya energi bagi negara malah kerap kelangkaan BBM dan minimnya alokasi gas bersubsidi.

Chusnunia Chalim Soroti Izin hingga Kebutuhan SDM Kawasan Industri Cikupa Mas

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim Soroti Izin hingga Kebutuhan SDM Kawasan Industri Cikupa Mas

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti masih panjangnya proses perizinan sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi investor di kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian, terutama ketika investor telah menyewa lahan dan menempatkan peralatan, tetapi belum dapat memulai kegiatan produksi.

Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti pernyataan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait ketimpangan antara beban daerah dan manfaat fiskal dari aktivitas industry, yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri. Dimana penerimaan pajak dari aktivitas industri yang sebagian besar masuk ke pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah tetap menanggung berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

Eddy Soeparno Desak Perbaiki Gangguan Teknis Demi Capai Target Lifting 610 MBOPD

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Desak Perbaiki Gangguan Teknis Demi Capai Target Lifting 610 MBOPD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas harus mempercepat perbaikan teknis untuk mengejar target lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2026 sebesar 610 ribu barel per hari (MBOPD). Desakan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno yang menanggapi fenomenda shortfall produksi akibat gangguan fasilitas pipa dan kendala kelistrikan di sejumlah wilayah kerja (WK) utama.

Darmadi Soroti Penguatan Modal dan Antisipasi Dominasi Kapital dalam RUU Perkoperasian

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi Soroti Penguatan Modal dan Antisipasi Dominasi Kapital dalam RUU Perkoperasian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti pentingnya memastikan penguatan modal dalam koperasi tidak justru membuka ruang bagi dominasi kekuatan modal yang dapat menghilangkan prinsip dasar koperasi. Ia menilai salah satu kelemahan koperasi selama ini terletak pada kemampuan mengakumulasi modal.

Panja RUU Kawasan Industri Dorong Pemerataan Manfaat Industri bagi Daerah

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Panja RUU Kawasan Industri Dorong Pemerataan Manfaat Industri bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Karawang — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja menggali masukan secara langsung dari pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi RUU Kawasan Industri.

Zigo Rolanda: SPM Jalan Tol Harus Diperketat Sebelum Gerbang Masuk

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Zigo Rolanda: SPM Jalan Tol Harus Diperketat Sebelum Gerbang Masuk

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyoroti persoalan penegakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan keselamatan di jalan tol, khususnya terkait maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Dalam pandangannya, pengawasan ketat harus dimulai sejak kendaraan belum memasuki kawasan jalan tol.

Komisi VI Desak Percepatan Pencairan Gaji Karyawan Pos Paling Lambat 1 September

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Desak Percepatan Pencairan Gaji Karyawan Pos Paling Lambat 1 September

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan kondisi keuangan PT Pos Indonesia memerlukan perhatian serius yang saat ini menanggung beban operasional dan kesejahteraan bagi sekitar 31.000 karyawan aktif serta 28.000 pensiunan. Oleh karena itu, kepastian pembayaran hak-hak pegawai khususnya pembayaran gaji yang dijadwalkan paling lambat pada 1 September menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.