//
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, saat doorstop media, usai menghadiri pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi PT Pos Indonesia di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.|Foto: Yoga/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan kondisi keuangan PT Pos Indonesia memerlukan perhatian serius yang saat ini menanggung beban operasional dan kesejahteraan bagi sekitar 31.000 karyawan aktif serta 28.000 pensiunan. Oleh karena itu, kepastian pembayaran hak-hak pegawai khususnya pembayaran gaji yang dijadwalkan paling lambat pada 1 September menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Anggia saat doorstop media usai dirinya bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi PT Pos Indonesia yang digelar di Ruang Pimpinan DPR RI Korpolkam, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
"Secepatnya minggu ini, tadi Pak Dasco langsung telepon ke Kemenkeu juga, karena sebenarnya surat permintaannya itu sudah tanggal 12 Agustus yang lalu. Kami di Komisi VI juga sudah memantau," jelas Anggia kepada Parlementaria dan awak media.
Selain fokus pada penyelesaian gaji, Komisi VI DPR RI juga mendorong adanya langkah-langkah strategis jangka panjang antara manajemen dan karyawan. Langkah ini bertujuan untuk merestrukturisasi serta menyehatkan kembali lini bisnis PT Pos Indonesia sebagai pilar logistik nasional.
Diantaranya, ungkap Anggia, yakni penyelesaian masalah keuangan dilakukan secara komprehensif bersama Danantara. “Disamping itu, lebih kedepannya lagi, tentu ini ada komitmen bersama antara manajemen karyawan 31.000 ribu dan Danantara untuk bisa sama-sama menyehatkan kondisi PT POS yang hari ini masih terpuruk,” tandasnya/
Tak hanya itu, Anggia mengungkapkan Pimpinan DPR dan Komisi VI mendorong PT Pos Indonesia untuk memaksimalkan fungsi sebagai pilar logistik terdepan milik negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan aset serta operasional perusahaan yang telah berdiri selama 280 tahun.
Menutup pernyataannya, ia menekankan dana tersebut murni merupakan piutang atau tagihan yang harus dibayarkan, bukan dana talangan. Mengingat surat pengajuan telah dilayangkan sejak 12 Agustus, Komisi VI mendesak agar proses pencairan dapat segera direalisasikan minggu ini demi menyelamatkan hajat hidup orang banyak.
“Mestinya secepatnya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut gaji, menyangkut keluarga mereka. Dan itu tagihan, itu hutang. Bukan talangan,” pungkas Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.
Sebagaimana diketahui, total yang harus dibayarkan PT Pos Indonesia ke Kemensos berdasarkan hasil audit mencapai Rp 158 Miliar yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji karyawan. “Total yang harus dibayarkan, jadi kan itu sebenarnya sebagian tagihan ya, tagihannya PT Pos ke Kemensos itu hasil audit itu Rp 158 Miliar yang itu nantinya dipakai buat membayar gaji karyawan,” terang Anggia. (pun/aha)
