Sigit Karyawan Yunianto Minta Evaluasi Realokasi Kuota Berbasis Data Lapangan di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menegaskan agar BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan PT Pertamina (Persero) memperkuat evaluasi realokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berbasis data penyaluran aktual, bukan sekadar mengandalkan kuota tahunan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri ketimpangan pasokan dan antrean BBM yang masih melanda masyarakat di kawasan penghasil energi, khususnya di wilayah Kalimantan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan jajaran Direksi PT Pertamina di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Saat rapat berlangsung, Sigit mencecar akurasi data prognosa dan penyaluran BBM bersubsidi yang dipaparkan BPH Migas, lantaran terdapat perbedaan signifikan dengan data penyaluran aktual di lapangan yang dihimpun dari pemerintah daerah di seluruh Kalimantan.

Ia menilai sistem pengalokasian dan pendistribusian saat ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi wilayah yang menyuplai sumber daya alam nasional. Apalagi, ungkapnya, masyarakat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, harus menanggung beban ganda akibat keterbatasan akses energi mendasar.

Berdasarkan pengamatannya, selain harus mengantre panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM, masyarakat setempat juga harus dihadapkan oleh gangguan pasokan listrik berkala serta ancaman musibah kebakaran hutan dan lahan. "Sumber daya alam sudah diambil untuk menyalakan seluruh Indonesia, moso' berkeadilannya tidak seberapa. Kalau pilihan dari subsidi jumlah yang diberikan kepada kuota di region Kalimantan, tidak seberapanya dengan pulau-pulau besar lain," ujar Sigit.

Sebagai informasi, tren kuota dan realisasi BBM di Kalimantan yang menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat serta potensi ketidaksesuaian distribusi. Pada tahun 2024, dari kuota 1.004.070 kilo liter (KL), realisasinya mencapai 983.353 KL. Pada 2025, kuota dinaikkan menjadi 1.087.223 KL dengan realisasi 1.006.956 KL.

Pada tahun 2026, hingga pertengahan Agustus, realisasi penyaluran di Kalimantan telah menembus 734.464 KL dari kuota sebesar 1.093.599 KL. Ia pun mempertanyakan selisih angka penyaluran yang tinggi dalam pemaparan BPH Migas, sembari mengingatkan agar kuota BBM bersubsidi tidak justru bocor ke sektor industri atau alat berat pertambangan dan perkebunan, sementara masyarakat umum tetap kesulitan mendapatkan BBM di SPBU.

"Ini sudah 81 tahun merdeka. Kalau yang namanya regulasi-regulasi jago, laporan angka-angka jago, tapi belum bisa mengatasi yang namanya padam listrik, antrian BBM, itu yang menjadi PR kita bersama," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Demi menyelesaikan persoalan ini secara mendasar, ia mendorong BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk membentuk indikator dan dashboard pemantauan yang komprehensif. Evaluasi kuota diharapkan tidak hanya melihat tren historis, melainkan mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi, karakteristik geografis, jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, hingga rantai logistik distribusi.

"Saran saya, evaluasi kuota sebaiknya mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi, karakteristik geografis, jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, akses transportasi, serta realisasi historis. Ini penting agar daerah dengan realisasi rendah tidak otomatis dianggap tidak membutuhkan BBM bersubsidi, karena bisa saja persoalannya keterbatasan SPBU, kondisi geografis, atau biaya logistik," pungkas Sigit.

Berdasarkan laporan resmi BPH Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam RDP Komisi XII DPR RI, realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar secara nasional hingga Juli 2026 telah menyentuh angka 8,92 Juta KL. Kondisi ini mendorong prognosa akumulatif hingga akhir tahun 2026 mengalami penyerapan melebihi kuota yang diproyeksikan mencapai 20,09 Juta KL atau sekitar 109,42 persen dari pagu APBN sebesar 18,36 Juta KL.

Sementara itu, untuk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, penyaluran hingga Juli 2026 tercatat 16,92 Juta KL, dengan batas prognosa akhir tahun mencapai 29,21 Juta KL atau 92,14 persen dari alokasi kuota APBN sebesar 31,70 Juta KL. Lonjakan konsumsi pada segmen bersubsidi dan penugasan ini turut dipengaruhi oleh dinamika fluktuasi harga BBM non-subsidi (Pertamax Series dan Dex Series) sepanjang periode April hingga Agustus 2026, yang memicu migrasi sebagian pola konsumsi masyarakat.

Menanggapi potensi ketimpangan dan risiko kuota berlebih di berbagai wilayah, termasuk di Region Kalimantan sebagaimana disoroti DPR RI, BPH Migas menjalankan sejumlah mekanisme pengendalian. Langkah tersebut mencakup pengetatan regulasi melalui Surat Rekomendasi BBM Bersubsidi, optimalisasi verifikasi berbasis QR Code, pelaksanaan verifikasi lapangan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, serta evaluasi realokasi kuota antar penyalur yang disesuaikan dengan realisasi harian dan kebutuhan konkret di lapangan. (Ndy/um)