Sigit Karyawan Yunianto Desak Buka Data Kapasitas dan Stok Batubara PLN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keterbukaan data teknis kelistrikan per wilayah diminta Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Kamis (2/7/2026), di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut turut membahas ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, termasuk roadmap penguatan sistem kelistrikan Jamali yang disampaikan PLN mencakup penambahan kapasitas hingga 19,1 gigawatt (GW) pada 2030, dari daya mampu pasok eksisting 35,9 GW menjadi 55 GW.

Menanggapi, Anggota Komisi XII Sigit Karyawan Yunianto meminta PLN membuka data kapasitas daya mampu pasok, cadangan operasi, hingga stok batubara sesuai spesifikasi kalori di masing-masing lokasi pembangkit, bukan hanya angka agregat nasional yang disampaikan dalam paparan. "Sekarang juga harus disampaikan berapa megawatt yang mampu dilakukan, itu juga harus disampaikan, berapa cadangan operasinya, berapa stok batubara sesuai spesifikasinya," kata Sigit.

Ia mengaitkan permintaan ini dengan isu yang berkembang di kalangan pelaku usaha batubara, yakni adanya pengusaha yang disebut enggan memasok ke pembangkit PLN akibat penurunan produksi. Sigit menilai persoalan pasokan energi primer bukan semata soal ketersediaan mesin pembangkit, melainkan menyangkut rantai yang lebih panjang mulai dari bahan bakar, transmisi, pemeliharaan, hingga kontrak dengan mitra penyedia.

Lebih lanjut, dirinya turut mempertanyakan kondisi pembayaran PLN kepada mitra Independent Power Producer (IPP) dan pemasok energi, sebagai bagian dari upaya memetakan akar persoalan pasokan yang menurutnya belum pernah disampaikan secara gamblang oleh PLN. "Kira-kira di tubuh PLN ada enggak tekanan pembayaran kepada IPP serta pemasok energi," ungkapnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR mendorong Dirut PLN untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan pasokan listrik nasional melalui penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan transmisi dan distribusi, serta penerapan sistem operasi yang efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik nasional. (Ndy/um)