Industri dan Pembangunan

4141 artikel ditemukan

Sugeng Suparwoto Soroti Tumpang Tindih Regulasi yang Hambat Lifting Minyak

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Sugeng Suparwoto Soroti Tumpang Tindih Regulasi yang Hambat Lifting Minyak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menggelar evaluasi mendalam terhadap tata kelola minyak dan gas bumi (migas) nasional dari sektor hulu, tengah (midstream), hingga hilir bersama jajaran Kementerian ESDM dan jajaran BUMN penerima penugasan energi. Evaluasi menyeluruh ini krusial untuk mengurai hambatan regulasi di lapangan serta menjamin ketahanan pasokan energi masyarakat.

27 Agustus 2026

Chusnunia Chalim: RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Perizinan dan Kepastian Hukum

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim: RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Perizinan dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Tangerang — Komisi VII DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri sebagai payung hukum yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pengelolaan kawasan industri sekaligus meningkatkan daya saing investasi nasional.

RUU Kawasan Industri Siapkan Jerat Pidana bagi Aksi Premanisme

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Kawasan Industri Siapkan Jerat Pidana bagi Aksi Premanisme

PARLEMENTARIA, Tangerang — Ancaman premanisme terhadap dunia usaha menjadi salah satu persoalan yang disoroti Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya meresahkan perusahaan, tetapi juga berpotensi membuat investor hengkang dari Indonesia.

Gde Sumarjaya Linggih: PLTS 100 GWp Momentum Dorong Energi Hijau dan Pariwisata Berkualitas

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Gde Sumarjaya Linggih: PLTS 100 GWp Momentum Dorong Energi Hijau dan Pariwisata Berkualitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp yang resmi diluncurkan pemerintah di Gilimanuk, Jembrana, Bali pada Selasa, (25/8/2026), dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi hijau / green economy di Indonesia.

Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Rapat ini berfokus pada evaluasi mendalam terkait penanganan kecelakaan di jalan tol serta pembenahan fasilitas keselamatan infrastruktur transportasi darat.

26 Agustus 2026

Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna Soroti Paradoks RKAB Nikel, Minta Sinkronisasi Tambang dan Smelter

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menyoroti paradoks kebijakan pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan nikel. Pasalnya, pembatasan produksi yang bertujuan memperbaiki harga nikel dunia justru berpotensi membuat smelter di dalam negeri kekurangan bahan baku sehingga bergantung pada impor bijih nikel.

Ateng Sutisna: Jangan Salahkan El Niño, tapi Tindak Tegas Korporasi

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna: Jangan Salahkan El Niño, tapi Tindak Tegas Korporasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai bencana alam akibat fenomena kemarau panjang El Niño. Apalagi, ungkapnya, ancaman karhutla telah diperingatkan sejak awal tahun, namun tidak diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat hingga ke tingkat pemerintah daerah serta pemegang konsesi.

Perlu Optimalisasi Sungai Kapuas dan PDAM Hadapi Tantangan Lahan Gambut di Kalbar

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Perlu Optimalisasi Sungai Kapuas dan PDAM Hadapi Tantangan Lahan Gambut di Kalbar

PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti proyek peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Arang Limbung di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Menurutnya, salah satu krisis utama di provinsi tersebut adalah kelangkaan air bersih.

Komisi VI Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan perlunya pembaruan regulasi perkoperasian melalui perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurutnya, aturan yang telah berlaku lebih dari tiga dekade tersebut perlu penyesuaian dengan perkembangan kondisi perekonomian dan perubahan model bisnis saat ini.

26 Agustus 2026

Hamid Noor Yasin Dorong Mitigasi Karhutla Diperkuat, Peringatan Dini Harus Jadi Tindakan

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Hamid Noor Yasin Dorong Mitigasi Karhutla Diperkuat, Peringatan Dini Harus Jadi Tindakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan titik panas. Ia menekankan agar peringatan dini terkait cuaca dan potensi karhutla segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

Sekolah Rakyat Tak Cukup Hanya Dibangun, Erna Sari Dewi Ingatkan Maintenance-nya

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Sekolah Rakyat Tak Cukup Hanya Dibangun, Erna Sari Dewi Ingatkan Maintenance-nya

PARLEMENTARIA, Pontianak — Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti pentingnya memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain pendataan calon siswa, ia juga meminta kualitas infrastruktur serta pemeliharaan sekolah menjadi perhatian.

Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Cegah Karhutla Meluas, Hanan A. Rozak Dorong Penguatan Sinergi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif.