//
Perlu Optimalisasi Sungai Kapuas dan PDAM Hadapi Tantangan Lahan Gambut di Kalbar
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi.|Foto: Vyrma/Karisma
PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti proyek peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Arang Limbung di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Menurutnya, salah satu krisis utama di provinsi tersebut adalah kelangkaan air bersih.
Meskipun demikian, ia menekankan agar pembangunan tersebut jangan hanya mengenai target pembangunan semata, tetapi pada fase pasca-pembangunan dan manajemen risiko jangka panjang. Karena itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan dari proyek tersebut sangat bergantung pada operator di daerah.
"Tentu kita berharap proyek ini selesai dalam waktu satu tahun (2027). Tetapi setelah jadi, pengelolaannya jangan sampai terkesan lepas begitu saja. Harus ada kerja sama yang kuat dengan PDAM. PDAM harus berperan maksimal menghadirkan air di tengah masyarakat dengan efisien dan tidak memberatkan (harga tarifnya)," tegas Legislator Fraksi PKS tersebut kepada Parlementaria saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V di lokasi tersebut pada Senin (24/8/2026),
Ia memaklumi bahwa pengadaan air layak konsumsi di Kalbar jauh lebih kompleks dibandingkan di daerah pemilihannya. Ia mencontohkan di Dapilnya di NTB II bahwa air bisa ditampung melalui bendungan, tetapi kontur lahan gambut di Kalbar membuat pembangunan infrastruktur berbiaya sangat mahal karena membutuhkan teknologi khusus.
Ia menjelaskan bahwa di NTB wilayah selatan memiliki kesulitan air. Tetapi, di wilayah tersebut, memiliki kelebihan dibandingkan yang ada di Kalbar, yaitu ada ketersediaan bendungan sebagai air baku yang kemudian dikelola Cipta Karya lewat pipanisasi.
Di sisi lain, tambahnya, Kalimantan Barat memiliki wilayah gambut, sehingga pembangunan jadi sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, ia berharap dengan adanya Sungai Kapuas yang membentang dapat diproses menjadi air bersih untuk masyarakat.
“Itulah yang memang harus diproses menjadi air bersih untuk masyarakat. Yang penting adalah airnya layak diminum dan kita menggunakan teknologi yang memadai untuk menghadirkan air tersebut bagi masyarakat. Sebab, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya adalah tanggung jawab negara untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (hvt/rdn)
