Industri dan Pembangunan

3364 artikel ditemukan

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Pemerintah Diminta Jelaskan Kajian Akademik Program CNG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wacana pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) mulai menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Pemerintah diminta memberikan penjelasan resmi dan komprehensif mengenai dasar akademik serta kesiapan implementasi program tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

21 Mei 2026

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kehutanan, Pulihkan Hutan Daerah Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan guna mempercepat pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terlebih, Kementerian Kehutanan telah menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun pada 2025 hanya dari denda administrasi.

Syafruddin Soroti Minimnya Transparansi SKK Migas dalam Target Lifting Nasional

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Syafruddin Soroti Minimnya Transparansi SKK Migas dalam Target Lifting Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Target lifting minyak nasional sebesar 615 ribu barel per hari pada 2027 dinilai membutuhkan langkah konkret dan tata kelola yang lebih transparan dari SKK Migas. Sorotan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas dengan agenda percepatan infrastruktur hulu migas dan capaian TKDN sektor migas.

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Syaiful Huda Minta Program Dana Desa dan Transmigrasi Tepat Sasaran dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dukung Hilirisasi dan Penguatan Kemandirian Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi nasional. Menurut Bambang Patijaya, pidato bersejarah Presiden saat menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui hilirisasi berbagai komoditas strategis, termasuk sawit dan migas.

Kemenhut Harus Tingkatkan Langkah Antisipasi Kebakaran Hutan Hadapi El Nino

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kemenhut Harus Tingkatkan Langkah Antisipasi Kebakaran Hutan Hadapi El Nino

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Adrianus Asia Sidot, meminta Kementerian Kehutanan meningkatkan langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam menghadapi potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Upaya mitigasi dinilai perlu diperkuat mengingat sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, kerap mengalami kebakaran hutan saat musim kemarau tiba.

DPR Kutuk Penangkapan WNI oleh Israel, Saan Mustopa Minta Langkah Diplomatik

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

DPR Kutuk Penangkapan WNI oleh Israel, Saan Mustopa Minta Langkah Diplomatik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua jurnalis, oleh tentara Israel menuai kecaman keras dari DPR RI. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional dan harus segera disikapi melalui langkah diplomatik yang cepat dan tegas.

Usai Penyampaian KEM-PPKF, Saan Mustopa Optimistis Ekonomi 2027 Lebih Kondusif

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Usai Penyampaian KEM-PPKF, Saan Mustopa Optimistis Ekonomi 2027 Lebih Kondusif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto disambut optimistis oleh DPR RI. Arah kebijakan tersebut dinilai menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa perekonomian nasional akan terus tumbuh dan semakin kuat pada tahun mendatang.

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Pastikan DPR Awasi Ketat Implementasi Tata Kelola Ekspor SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan DPR akan mengawasi secara optimal implementasi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang diterbitkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

PNBP Capai Rp10 Triliun, Komisi IV Minta Kemenhut Soroti Pemulihan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dinilai belum berbanding lurus dengan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyoroti belum optimalnya upaya pemulihan di sejumlah daerah, meski penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan mengalami peningkatan signifikan.

Semangat Berdikari Jadi Arah Baru Kebijakan Ekonomi, Komisi VI Kawal Implementasi

Industri dan Pembangunan21 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Semangat Berdikari Jadi Arah Baru Kebijakan Ekonomi, Komisi VI Kawal Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan semangat “Berdikari” atau “Berdiri di Atas Kaki Sendiri” menjadi arah utama kebijakan ekonomi nasional dalam Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersejarah yang pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Paripurna.

Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menyerahkan laporan lengkap terkait keterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak goreng yang terjadi pada Februari dan Maret tahun 2026. Laporan tersebut diminta disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari kalender.