BNNP Harus Pastikan Pengawasan Vape Dapat Efektif Cegah Penyalahgunaan Narkoba di Jatim

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta BNN Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kebijakan pembatasan dan pengawasan rokok elektrik atau vape, khususnya di lingkungan sekolah, dapat berjalan efektif. Hal itu sebagai bagian upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.

Habib mengapresiasi sejumlah langkah pencegahan yang telah dilakukan BNNP Jatim melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Satu di antara kolaborasi tersebut berupa pembatasan dan pengawasan rokok elektrik atau vape di lingkungan sekolah melalui surat edaran bersama.

Menurut legislator Fraksi PKS ini, langkah tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan sosial dan keagamaan. Ia juga mengapresiasi upaya BNNP Jatim dalam menggandeng tokoh agama guna menyosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah Madura.

“Selanjutnya untuk pencegahan (penyalahgunaan narkoba di) pondok pesantren Madura, pembatasan serta pengawasan rokok elektrik vape di lingkungan sekolah melalui surat edaran bersama ini juga bagus,” ujar Habib dalam pertemuan Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan BNN Provinsi Jawa Timur di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Kamis (17/9/2026).

Ia menilai penguatan pencegahan juga perlu melibatkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, Habib menyinggung Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang keharaman penyalahgunaan vape untuk narkotika menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung upaya pencegahan ini.

Habib kemudian meminta BNNP Jatim menjelaskan bagaimana efektivitas kebijakan pembatasan dan pengawasan vape tersebut diukur. Menurutnya, keberadaan kebijakan perlu diikuti dengan indikator yang dapat menunjukkan dampaknya secara nyata di lapangan.

“Bagaimana pula BNNP Jatim dapat mengukur efektivitas jangka panjang dari terobosan kurikulum anti narkoba di sekolah, serta SE pembatasan vape, agar dampaknya terukur secara nyata di lapangan,” ungkapnya.

Selain persoalan vape, Habib juga meminta BNNP Jatim untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan. Ia mengapresiasi program integrasi kurikulum antinarkoba di satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran sejak dini.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi bersama tokoh agama dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan. Menurutnya, pendekatan tersebut perlu terus dikembangkan mengingat persoalan narkoba tidak hanya terkait penindakan, namun juga menyangkut perlindungan masa depan generasi muda.

“saya merasa penting bagi kita menengahkan masalah narkoba, ini sangat berat di wilayah kita dan secara umum Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Habib juga meminta BNNP Jatim juga memperkuat upaya menghadapi modus penyelundupan narkotika yang skala besar. Dengan mencontohkan kasus pengungkapan 3,37 ton kuncup bunga ganja yang menggunakan kontainer dari Thailand, ia meminta koordinasi dengan Bea Cukai dalam sistem deteksi dini serta pengelolaan barang bukti harus diperkuat.

Habib berharap berbagai langkah pencegahan yang telah dilakukan BNNP Jatim tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi dapat dievaluasi secara berkala sehingga efektivitasnya dapat terlihat dan memberikan dampak nyata dalam menekan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. (arm/rdn)