Dony Maryadi: Sudah Saatnya Anggaran BKPM Disesuaikan dengan Target Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mempertanyakan langkah pemangkasan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berlanjut hingga proyeksi Rp625 miliar pada 2027, di tengah target realisasi investasi yang justru terus dikerek naik. Hal itu disampaikan Dony usai memimpin Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Rabu (15/7/2026).

Dalam forum tersebut, Dony menyinggung bahwa capaian kinerja BKPM tetap tumbuh meski anggaran kementerian terus dikurangi setiap tahun. Ia menyebut realisasi investasi masih mencatatkan kenaikan sekitar 12 persen sebagai bukti kementerian mampu bekerja optimal walau dengan sumber daya yang terbatas.

"Ini satu contoh bahwasannya dengan kondisi ini juga teman-teman di BKPM masih bisa berhasil, tidak ada penurunan malah ada peningkatan," ujar Dony.

Kendati mengapresiasi capaian tersebut, ia menilai tren pemangkasan anggaran ini semestinya dievaluasi ulang, mengingat fungsi BKPM sebagai lembaga yang bertugas menarik investasi ke dalam negeri. Dirinya berpendapat penambahan anggaran justru dibutuhkan untuk memperkuat daya tarik investasi ke depan.

"Tidak ada salahnya memang anggaran ini memang harus ditingkatkan, karena untuk penarik investasi jauh lebih tinggi," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan perbandingan jangka panjang untuk menunjukkan skala tantangan yang dihadapi kementeriannya. Ia mengungkapkan bahwa total investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2014 hingga 2024 tercatat sekitar Rp9.000 triliun, sementara proyeksi kebutuhan investasi periode 2025-2029 meningkat signifikan menjadi sekitar Rp13.000 triliun.

Menurut Rosan, kesenjangan antara anggaran yang tersedia dan target yang harus dicapai membuat kementeriannya perlu mengubah pendekatan kerja. "Kita harus bisa kreatif bagaimana kita mempergunakan dan juga tetap aktif dengan mempergunakan teknologi, dengan mempergunakan networking yang ada," kata Rosan.

Terkait kredibilitas pengelolaan keuangan kementerian, Dony turut menyampaikan keyakinannya bahwa BKPM akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, meski opini resmi dari lembaga audit negara itu belum diterbitkan. Ia meminta semua pihak tidak meragukan capaian kementerian di tengah proses penerbitan opini yang masih berjalan.

"Menurut saya kita jangan merendah gitu ya, karena hasilnya dengan laporan yang ada disampaikan oleh Kementerian BKPM, ini jelas tidak ada kendala dan mereka akan mendapatkan. Saya punya keyakinan bahwa itu akan menjadi WTP," tandas Dony.

Usai rapat kerja resmi ditutup, dalam sesi wawancara dengan awak media, Rosan turut memaparkan salah satu langkah konkret yang telah ditempuh kementeriannya untuk menyiasati keterbatasan anggaran, yakni penerapan skema izin otomatis atau "fiktif positif" berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28. Skema ini memungkinkan BKPM menerbitkan izin investasi secara otomatis apabila kementerian atau lembaga terkait tidak merespons permohonan investor sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ia menyebut kebijakan tersebut telah menghasilkan lebih dari 250 izin sejak mulai diberlakukan. Ia menambahkan, realisasi investasi kuartal I 2026 telah tercapai sesuai target, sementara data kuartal II masih dalam proses rekapitulasi dan rencananya akan diumumkan pekan depan. Sebagai data pendukung, paparan resmi yang disampaikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam raker tersebut mencatat pagu anggaran belanja kementerian pada 2025 sebesar Rp879,61 miliar, turun 28,4 persen dibandingkan pagu 2024.

Di sisi lain, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, naik 12,7 persen dari tahun sebelumnya dan setara 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun.

Realisasi anggaran kementerian sendiri terserap 91,77 persen dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 92,81, atau 110 persen dari target yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Paparan yang sama juga mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun (naik 43,3 persen year-on-year), serapan tenaga kerja 2.710.532 orang (naik 10,4 persen year-on-year), serta rekam jejak opini WTP yang dipertahankan 17 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008-2024 dengan opini atas Tahun Anggaran 2025 baru akan disampaikan setelah BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara resmi.

Dalam Kesimpulan Rapat, Komisi XII DPR RI menyatakan mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan BKPM Tahun Anggaran 2025, mendorong kementerian meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta meminta BKPM menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2025. (Ndy/um)