//
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto : Oji/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mendesak Kementerian Perhubungan membenahi ketimpangan infrastruktur dan layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari target pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan Ahmad Safei dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Sorotan utama Safei tertuju pada Kabupaten Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas nasional. Namun, ia menilai pengembangan konektivitas laut di kawasan tersebut belum menjadi perhatian utama, padahal mobilitas masyarakat dan wisatawan sangat bergantung pada transportasi laut.
"Wakatobi ini destinasi wisata prioritas yang telah ditentukan Presiden kemarin. Tapi kemudian sepertinya tidak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan untuk mempersiapkan wisata itu, khususnya terkait dengan tol laut yang menghubungkan Kepulauan Tomia dan Wanci," ujarnya.
Ia menjelaskan, berkurangnya armada tol laut dari dua kapal menjadi satu membuat masyarakat harus menunggu hingga tiga sampai empat minggu untuk mendapatkan layanan. Sementara itu, penggunaan kapal alternatif membuat biaya transportasi melonjak hingga tiga kali lipat dibanding tarif tol laut.
Safei juga menyoroti pendangkalan alur pelabuhan yang menghambat kapal bersandar. Akibatnya, penumpang harus turun di tengah perairan dan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu kecil menuju daratan.
"Terjadi pendangkalan yang mengakibatkan kapal tiba-tiba tidak bisa langsung bersandar ke pelabuhan. Akibatnya, penumpang harus diturunkan di tengah dan menggunakan kapal-kapal kecil untuk sampai ke daratan. Ini sangat menyulitkan dan merugikan masyarakat pengguna jasa kelautan," katanya.
Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menilai penataan kelembagaan pelabuhan di Sulawesi Tenggara perlu dievaluasi. Menurutnya, keberadaan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kolaka dan KSOP Pomalaa yang lokasinya berdekatan kurang efisien. Di sisi lain, Kabupaten Bombana yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi justru belum memiliki kantor KSOP.
Karena itu, Safei mengusulkan agar KSOP Pomalaa dipindahkan ke Bombana, sementara seluruh aktivitas eks KSOP Pomalaa digabung ke KSOP Kolaka. Ia juga mengusulkan peningkatan status KSOP Kolaka menjadi Kelas I atau Kelas II agar cakupan pelayanannya dapat menjangkau hingga Kolaka Utara yang memiliki aktivitas kepelabuhanan tinggi.
"Kemudian, seluruh aktivitas di eks-KSOP Pomalaa digabung dengan KSOP Kolaka, dan status KSOP Kolaka ditingkatkan menjadi Kelas 1 atau Kelas 2 agar jangkauan pelayanannya bisa mencakup hingga wilayah Kolaka Utara yang memiliki aktivitas kepelabuhanan sangat besar," tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Safei meminta Kementerian Perhubungan memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Ia mengingatkan bahwa delapan dari 17 kabupaten/kota di provinsi tersebut merupakan wilayah kepulauan, sehingga konektivitas laut menjadi penopang utama mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
"Saya minta mohon perhatian kepada kita semua terkait dengan wilayah Sulawesi Tenggara ini," pungkasnya. (hvt/we)
