Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PU yang dinilai menghambat fungsi pengawasan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara pada Selasa (30/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Erna mengungkapkan bahwa dari Rp418,48 miliar anggaran DJBK, 84 persen habis untuk belanja pegawai dan operasional rutin. Dampak dari kondisi ini sangat serius. Menurutnya, lumpuhnya fungsi substantif seperti pembinaan jasa konstruksi dan sertifikasi tenaga kerja secara langsung mengancam mutu bangunan. 

"Saya agak syok juga melihat bahwa anggaran ini hanya 418,48 miliar dimana anggaran ini 84 persennya tersedot untuk belanja pegawai dan sisanya operational routing dan saya tidak melihat satupun anggaran yang mendukung fungsi substantif daripada institusi ini. Bagaimana mereka mau melakukan fungsi-fungsi substantifnya? Bagaimana mungkin ini bisa kita lakukan dengan baik? Kalau kemudian kualitas dan mutunya juga tidak bisa terjaga," tegas Erna.

Legislator Dapil Bengkulu tersebut pun menyoroti kontradiksi antara janji perbaikan tata kelola dengan alokasi anggaran yang ada. "Menteri mengatakan ada kebocoran 40 persen dan ingin fokus pada perbaikan tata kelola. Namun, anggarannya tidak matching. Saya yakin lagi bahwa leakaging yang terjadi sekarang ini 40 persen, ini akan angkanya akan meningkat kalau kemudian anggaran DJBK ini zero. Maka ini perlu perhatian khusus bagi kita semua," tambahnya.

Terkait harapan, Erna mendesak Kementerian PU segera melakukan evaluasi distribusi anggaran. Ia menekankan perlunya pergeseran prioritas agar fungsi pengawasan mendapatkan porsi yang memadai. Hal ini krusial agar percepatan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target fisik, namun tetap menjamin akuntabilitas serta ketahanan infrastruktur jangka panjang bagi masyarakat.

"Saya pikir mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut sehingga tidak ada ketimpangan dalam penganggaran, karena kita ingin memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang akan kita bangun dan akan kita lakukan percepatan," pungkasnya. (hvt/we)