Erna Sari Dewi Bongkar Ketimpangan Fasilitas Pengawasan Transportasi di Bengkulu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Minimnya fasilitas pengawasan transportasi di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan yang berpotensi menghambat upaya peningkatan keselamatan transportasi, terlebih di tengah masih adanya persoalan manajemen internal yang belum terselesaikan.

RDP yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026), juga membahas kebijakan alokasi anggaran tahun 2027 serta manajemen operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam kesempatan itu, Erna lebih dulu menyoroti defisit anggaran belanja pegawai yang dinilainya harus segera diselesaikan. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan indikator lemahnya tata kelola internal dan dapat berdampak pada efektivitas pengawasan di lapangan. "Kekurangan defisit yang sangat ekstrem ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak diselesaikan, maka ini adalah gambaran kegagalan manajemen internal dari Dirjen," tegas Legislator Dapil Bengkulu itu.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mengingatkan bahwa keselamatan transportasi merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar. Namun, ia menilai komitmen tersebut belum tercermin dalam pemerataan infrastruktur pengawasan, khususnya di Provinsi Bengkulu.

Ia mengungkapkan, dari empat titik strategis di Bengkulu, hanya satu yang memiliki Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Ironisnya, fasilitas tersebut belum didukung perangkat utama seperti Weigh In Motion (WIM) maupun Area Traffic Control System (ATCS). Bahkan, kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III di daerah tersebut masih berstatus sewa.

"Satu titik itu pun tidak punya alat pendukung seperti Weigh In Motion dan tidak punya ATCS, lalu Kepala BPTD Kelas III-nya mau kerja apa? Apalagi kantor BPTD di sana juga masih sewa. Masa kantor sewa, bagaimana menunjang aktivitas kegiatan di sana?" kritiknya.

Di akhir penyampaiannya, Erna meminta Kementerian Perhubungan memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan sarana dan prasarana pengawasan transportasi di Bengkulu. Ia berharap daerah tersebut tidak lagi tertinggal dalam pemenuhan infrastruktur yang menjadi penunjang keselamatan transportasi nasional.

"Wajar saja kalau Bengkulu ini selalu terpinggirkan. Mohon menjadi perhatian. Saya hanya ingin reminding saja karena ini penting. Stressing-stressing yang saya berikan ini, jangan sampai nanti kemudian membuat kita terlena dan tidak menjadi perhatian," pungkasnya. (hvt/we)