Fiskal Daerah Terbatas, Syauqie Desak Pemerataan Bantuan Keselamatan Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih progresif dalam menyalurkan bantuan fasilitas keselamatan jalan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Desakan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (13/7/2026).

Syauqie menyoroti bahwa banyak pemerintah daerah saat ini memiliki keterbatasan fiskal yang sangat ekstrem, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur keselamatan, seperti pemasangan rambu lalu lintas.

"Kepala daerah dengan fiskal yang sangat kecil hampir tidak memiliki kemampuan menganggarkan fasilitas keselamatan jalan. Di dapil saya, Kalimantan Tengah, banyak kabupaten yang bahkan untuk sekadar memasang rambu saja sudah merasa terbebani secara anggaran," ungkap Legislator Dapil Kalimantan Tengah ini.

Legislator Fraksi PAN ini menilai bahwa fokus bantuan Kemenhub saat ini masih terlalu terkonsentrasi pada jalan nasional. Padahal, angka kecelakaan tidak hanya terjadi di jalan nasional atau provinsi, melainkan juga masif terjadi di jalan kabupaten dan kota yang selama ini jarang tersentuh bantuan pusat.

"Kami berharap pada saatnya nanti ketika backlog dibuka oleh pemerintah pusat, bantuan teknis ini diberikan juga kepada provinsi, kabupaten, hingga kota. Dengan fiskal mereka yang sangat kecil, bantuan dari pusat sangat krusial agar standar keselamatan jalan di seluruh Indonesia bisa terakomodir dengan baik," tutupnya . (hvt/we)