Target Pertumbuhan APK Pendidikan Tinggi Tak Realistis, Legislator: Dicapai dengan Anggaran KIP yang Kurang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyoroti Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia yang masih di angka 32,85 persen di tahun 2025. Ia menilai biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat menjadi salah satu penghambat utama akses pendidikan bagi masyarakat. 

Menurutnya berbagai faktor memengaruhi rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah keterbatasan akses perguruan tinggi di sejumlah wilayah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Permasalahan ini menyebabkan banyak masyarakat hanya dapat menempuh pendidikan hingga jenjang menengah saja.

“Kunci utama peningkatan APK perguruan tinggi adalah ekonomi keluarga, kita tau saat ini perekonomian kita sedang lemah, dibandingkan negera lain seperti Jepang dan Korea Selatan kita masih jauh tertinggal,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Mendiktisaintek di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks DPR RI, Selasa (3/2/2026).

Selain itu, biaya kuliah yang cukup tinggi sering kali membuat seseorang terpaksa mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikannya. Ditambah lagi, peluang kerja yang masih terbatas bahkan bagi lulusan sarjana, membuat sebagian orang lebih memilih langsung bekerja setelah lulus sekolah.

“Tahun 2026 targetnya 34,92 persen angka yang tidak kecil, sedangkan tahun 2025 hanya 32,85 persen disisi lain anggaran yang ada juga terbatas,” imbuh politisi PDI-Perjuangan ini.

Ia mengakui berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan APK Pendidikan Tinggi. Salah satunya adalah KIP Kuliah. KIP Kuliah menjadi salah satu program strategis di sektor pendidikan yang  memberi kesempatan pada setiap anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi.

“Tidak ada perbedaan tahun 2025 dan 2026 mengenai anggaran yang dikhusukan untuk program KIP ini, sedangkan pemerintah berupaya menaikkan angka APK dengan anggaran yang terbatas,” katanya.

Di sisi lain, dalam praktiknya, program KIP juga menghadapi beberapa kendala, terutama mengenai ketepatan sasaran penerima. Beberapa penerima ternyata berasal dari keluarga dengan ekonomi cukup baik, yang memiliki fasilitas seperti mobil pribadi, ponsel mahal, dan rumah mewah, yang tentunya tidak mencerminkan ketidakmampuan ekonomi.

Selain itu, terdapat pula praktik manipulasi data tempat tinggal, di mana sejumlah calon penerima menggunakan alamat KTP yang berbeda dengan alamat tempat tinggal sebenarnya, seperti menggunakan alamat kerabat atau keluarga. Data yang tidak akurat ini dapat mempengaruhi hasil survei, karena kondisi tempat tinggal juga berpengaruh pada penilaian kelayakan penerima bantuan. •tn/aha