Slamet Ariyadi: Perkuat Intervensi Kebijakan untuk Kesejahteraan Petani Garam Madura

PARLEMENTARIA, Bangkalan - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Slamet Ariyadi, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani garam. Terutama di Madura yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi terbesar nasional.

Namun demikian, menurutnya, potensi besar itu belum diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada petani. Ia mendesak pemerintah pusat hingga daerah untuk segera melakukan sinkronisasi regulasi dan menghadirkan intervensi nyata.

“Pemerintah harus mampu menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat. Aspirasi ini bukan sekadar aspirasi, tetapi menjadi tanggung jawab moral bangsa dan negara. Kesejahteraan petani garam tidak bisa ditawar lagi," tegasnya kepada Parlementaria di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Senin (6/7/2026).

Diketahui dalam kunjungan kerja spesifik, BAM ke madura dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Slamet mengungkapkan bahwa banyak keluhan disampaikan petani, mulai dari aspek kesehatan hingga kesejahteraan ekonomi yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Banyak aspirasi yang telah disampaikan oleh para petani garam, termasuk terkait kondisi kesehatan mereka. Kami di Badan Aspirasi Masyarakat merasa bangga bisa menjadi wadah untuk menampung suara masyarakat ini," ujarnya.

Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan, Madura memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi garam nasional. Dengan kapasitas mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun atau sekitar 35 persen dari total produksi, potensi tersebut seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian garam nasional.

Selain itu, Slamet juga menyoroti persoalan kualitas garam rakyat yang masih belum memenuhi standar industri, terutama terkait kadar NaCl (Natrium Klorida). Oleh karena itu, ia meminta pemerintah hadir melalui kebijakan yang jelas, termasuk penetapan harga pembelian pemerintah serta memberikan edukasi dan bantuan teknis kepada petani.

“Negara harus hadir, baik dalam bentuk regulasi yang pasti, penentuan harga, maupun bantuan langsung agar kualitas garam rakyat bisa meningkat menjadi standar industri,” ujarnya.

Dari sisi lain Legislator Dapil Jatim XI ini mengingatkan pentingnya peran industri, baik BUMN seperti PT Garam maupun pihak swasta, untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Apalagi saat panen raya harus ada pengawasan ketat untuk mencegah praktik permainan harga yang merugikan petani.

“Kami meminta tidak ada oknum yang bermain dalam fluktuasi harga. Petani harus mendapatkan harga yang adil,” katanya.

Terkait upaya mengurangi ketergantungan impor, Slamet optimistis Indonesia mampu mencapai swasembada garam jika ada keberpihakan nyata dari pemerintah. Dimana pemerintah mencanagkan target swasembada itu pada 2027.

"Kita tunggu komitmen pemerintah. Jika swasembada garam benar-benar terwujud pada 2027, itu akan menjadi puncak kejayaan bagi petani garam Indonesia," pungkasnya. (afr/aha)