Komisi VIII DPR dan Parlemen UEA Perkuat Kerja Sama Moderasi Beragama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI membuka peluang penguatan kerja sama bilateral dengan Parlemen Uni Emirat Arab (UEA) dalam pengembangan moderasi beragama sebagai fondasi menjaga kerukunan dan perdamaian. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan delegasi Parlemen UEA yang dipimpin Ketua Komite Pertahanan, Dalam Negeri, dan Hubungan Luar Negeri Federal National Council (FNC) UEA, Ali Rashid Al Nuaimi, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab, tetapi juga menjadi titik awal pengembangan kerja sama antarparlemen, khususnya dalam lingkup tugas Komisi VIII DPR RI di bidang keagamaan.

"Kita menyambut baik kehadiran Parlemen Uni Emirat Arab. Tentu ini bagian dari mempererat hubungan antara dua negara. Selain hubungan antarpemerintah, hari ini hubungan antarparlemen, khususnya antarkomisi, juga mulai menjalin kerja sama," ujar Marwan kepada Parlementaria usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi VIII DPR RI memaparkan berbagai tugas dan fungsi komisi, termasuk perannya dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia melalui pendekatan moderasi beragama (wasatiyah). Menurut Marwan, prinsip tersebut telah menjadi landasan penting dalam menjaga toleransi di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat Indonesia.

"Di Indonesia, urusan kehidupan beragama pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Paham keagamaan yang kita anut adalah moderasi beragama (wasatiyah). Karena pahamnya wasatiyah, maka tingkat toleransinya juga cukup baik," katanya.

Marwan menjelaskan, delegasi Parlemen UEA menyampaikan bahwa masyarakat di negaranya juga mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang moderat. Kesamaan pandangan tersebut menjadi modal strategis bagi kedua negara untuk membangun kerja sama yang lebih erat dalam memperkuat moderasi beragama serta menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan inklusif.

"Karena kepentingannya sama, yaitu menjaga paham keagamaan yang moderat, maka kerja sama di bidang tersebut sangat mungkin dilakukan pada masa yang akan datang," jelasnya.

Meski demikian, Marwan mengakui tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama masih tetap ada. Ia menilai masih terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan sentimen keagamaan untuk kepentingan politik. Karena itu, penguatan moderasi beragama melalui kolaborasi antarnegara dinilai penting sebagai upaya menjaga persatuan dan menciptakan perdamaian.

Selain membahas penguatan moderasi beragama, delegasi UEA juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 100 imam masjid asal Indonesia yang bertugas di Uni Emirat Arab. Marwan menilai keberadaan para imam tersebut menjadi bukti eratnya hubungan kedua negara di bidang keagamaan sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan sumber daya manusia keagamaan.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Parlemen UEA mengundang Komisi VIII DPR RI untuk melakukan kunjungan balasan ke Uni Emirat Arab guna membahas berbagai peluang kerja sama, terutama dalam bidang penguatan moderasi beragama dan isu-isu keagamaan lainnya. Undangan tersebut turut diperkuat oleh Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia yang menawarkan ruang dialog lanjutan bagi kedua belah pihak.

"Mereka mengundang kita untuk hadir di sana, agar kita bisa memperdalam hal-hal apa saja yang dapat dikerjasamakan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan Timur Tengah. Marwan menegaskan Indonesia tetap konsisten mengedepankan prinsip perdamaian serta tidak memihak kepada pihak mana pun dalam menyikapi berbagai dinamika kawasan.

"Kita juga menyampaikan bahwa posisi Indonesia adalah tidak memihak kepada siapa pun. Yang kita utamakan adalah kepentingan bersama," pungkasnya.(hal/ssb)