//
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa indikator utama ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada tingkat produksi, tetapi juga mencakup kesejahteraan petani serta keberlanjutan sistem pangan secara menyeluruh. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Beras Bulog di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu, (9/4/2025).
“Indikator ketahanan pangan itu pertama, produksi nasional harus lebih besar daripada konsumsi. Kedua, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus sejahtera. Jangan sampai produksi kita melimpah tapi pelaku utamanya tetap hidup melarat. Ketiga, keberhasilan tersebut harus berkelanjutan,” ujar Rokhmin.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini memiliki tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan sejati. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara pernyataan kebijakan dan realisasi di lapangan. Ia menyinggung janji pemerintah pada akhir 2024 untuk tidak mengimpor empat komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, gula, dan daging. Namun nyatanya impor tetap dilakukan.
“Bulan desember lalu pemerintah bersumpah tidak akan impor beras, jagung, gula, dan daging pada tahun 2025. Tapi nyatanya, bulan lalu kita impor 200 ribu ton. Kami di Komisi IV merasa tertampar. Kalau memang tidak bisa memenuhi, jangan buat janji yang tidak realistis,” tegasnya.
Terkait kondisi saat ini, Rokhmin menjelaskan bahwa produksi beras nasional masih menjadi komoditas paling siap. Menurut data Kementerian Pertanian, proyeksi produksi beras tahun 2025 mencapai 33 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya sekitar 31 juta ton.
“Artinya, kita surplus dua juta ton. Ditambah cadangan beras Bulog saat ini sebesar 2,4 juta ton, maka ketersediaan cukup untuk stabilisasi harga dan pasokan,” ungkapnya.
Namun, ia menyoroti bahwa persoalan pangan tidak hanya berhenti pada aspek produksi. Komoditas lain seperti jagung, gula, dan kedelai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selain itu, aspek logistik, distribusi dan pergudangan juga perlu mendapat perhatian serius karena produksi pangan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Contohnya beras, ada daerah yang surplus seperti di pulau jawa dan sulawesi selatan, tapi ada juga daerah minus seperti NTT dan riau. Jadi penting sekali perbaikan sistem transportasi dan pergudangan agar distribusi merata,” urainya.
Rokhmin menutup dengan menegaskan bahwa mewujudkan swasembada pangan nasional harus melibatkan tiga subsistem utama: produksi, konsumsi, dan logistik. Ia meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk tidak terjebak pada angka produksi semata, melainkan memastikan keseimbangan seluruh aspek dalam sistem pangan nasional. •mf/aha
