Tanpa Penguatan Irigasi, Pupuk, dan Petani, Swasembada Pangan Tak Akan Tercapai

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa pondasi utama untuk membangun ketahanan pangan nasional terletak pada tiga aspek mendasar yakni irigasi, pupuk, dan kesejahteraan petani. Ia menyebut, tanpa memperkuat tiga fondasi ini, target swasembada pangan dan cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tidak akan pernah tercapai secara berkelanjutan.

“Kalau kita bicara ketahanan pangan, jangan hanya fokus pada hasil panen atau produksi beras. Pondasi utamanya ada di irigasi yang baik, pupuk yang tersedia dan terjangkau, serta petani yang sejahtera. Kalau salah satu rapuh, seluruh sistem pangan kita ikut goyah,” ujar Saan Mustopa dalam dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Secara gamblang, ia menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur pertanian di banyak daerah masih menjadi persoalan klasik yang belum tuntas, terutama terkait jaringan irigasi yang rusak dan tidak berfungsi optimal. “Irigasi itu jantung pertanian. Kalau saluran airnya tidak jalan, jangan harap hasil panen bisa maksimal. Banyak daerah yang sawahnya kekeringan di musim tanam dan kebanjiran di musim panen karena irigasinya tidak terpelihara. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah pusat,” terangnya.

Ia juga menambahkan, saat ini DPR mendorong agar program rehabilitasi dan pembangunan irigasi masuk dalam prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mendatang. Oleh sebab itu, dirinya menekankan krusialnya sinergi antara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian agar perencanaan dan pelaksanaannya tidak tumpang tindih.

Selain irigasi, Saan juga menyoroti masalah ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang masih kerap menjadi keluhan utama petani di berbagai daerah, salah satunya di Sumatera Selatan. Menurutnya, kebijakan pupuk bersubsidi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran, terutama saat menghadapi musim tanam yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim.

“Petani sering bingung karena pupuk datang terlambat atau jumlahnya kurang dari kebutuhan. Padahal, mereka bekerja dengan waktu yang sensitif. Tanpa pupuk tepat waktu, produktivitas pasti turun. Ini masalah klasik yang harus diselesaikan secara sistemik,” ujarnya.

Pun, Saan mendorong seluruh elemen pemerintah harus berani mengambil langkah pembenahan dalam sistem distribusi pupuk nasional, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital agar penyaluran bisa dipantau secara real time dan tidak diselewengkan di tingkat bawah. “Kita butuh sistem pupuk yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai petani terus jadi korban kebijakan yang tak efisien,” imbuhnya.

Lebih jauh, politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya memastikan petani sebagai subjek utama pembangunan pangan, bukan sekadar objek kebijakan. Baginya, selama petani masih hidup dalam ketidakpastian, baik soal harga gabah, akses modal, maupun lahan, ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

“Petani kita ini luar biasa, tapi banyak dari mereka masih hidup pas-pasan. Mereka yang memberi makan bangsa, tapi sering tak mendapat perhatian layak. Jadi, bicara kedaulatan pangan itu artinya juga bicara kedaulatan petani,” ujar Saan.

DPR, pungkasnya, berkomitmen untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak pada petani, termasuk subsidi pupuk yang memadai, perbaikan jaringan irigasi, dan perlindungan harga hasil pertanian. Ia pun menegaskan, tanpa keberpihakan nyata pada petani, Indonesia akan terus bergantung pada impor pangan.

“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun hanya dengan program jangka pendek. Kita butuh kebijakan menyeluruh yang menguatkan irigasi, menjamin pupuk, dan memuliakan petani. Tiga hal ini harus menjadi fondasi kebijakan nasional,” tutup Politisi Fraksi Partai NasDem ini. •um, blf/rdn