//
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, usai kunjungan kerja masa sidang IV Tahun 2025–2026 ke Gudang Perum Bulog di Desa Ulee Blang Mane, Kota Lhokseumawe.|Foto: Hal/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, memastikan ketersediaan stok beras di Provinsi Aceh berada dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja masa sidang IV Tahun 2025–2026 ke Gudang Perum Bulog di Desa Ulee Blang Mane, Kota Lhokseumawe, Minggu (3/5/2026).
Berdasarkan data Bulog se-Aceh, cadangan beras saat ini mencapai 117.967 ton. Sementara itu, realisasi pengadaan dalam negeri sejak awal tahun telah mencapai 84.635 ton atau 63,02 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut TA Khalid, capaian tersebut menunjukkan ketahanan pangan Aceh berada dalam kondisi baik dan relatif terkendali. Meski demikian, ia menilai penguatan sektor pangan tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan stok, tetapi juga perlu diiringi pembangunan infrastruktur penunjang agar kemandirian pangan semakin kokoh.
Salah satu yang didorong adalah pembangunan Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi modern di Aceh. Menurutnya, fasilitas tersebut penting untuk menjaga kualitas hasil panen petani sekaligus meningkatkan nilai tambah beras lokal.
“Sudah saatnya Bulog Aceh memiliki RMU. Gabah kita melimpah, masa tidak ada penggilingan sendiri untuk menjaga kualitas produk,” ujar Legislator Gerindra tersebut dalam rilis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Jumat (8/5/2026)
Selain itu, TA Khalid juga mendorong penambahan gudang penyimpanan beras di setiap kabupaten dan kota. Langkah ini dinilai penting mengingat Aceh merupakan daerah dengan potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan cadangan logistik yang tersebar dan mudah diakses saat kondisi darurat.
“Kalau tidak ada cadangan beras saat bencana, itu bisa memicu kepanikan di masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya sektor beras, TA Khalid juga menyoroti potensi besar komoditas kelapa sawit Aceh yang dinilai belum dioptimalkan secara maksimal. Ia mendorong pembangunan fasilitas refinery atau kilang minyak untuk mengolah crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng siap konsumsi.
Menurutnya, keberadaan refinery akan membuka peluang hilirisasi industri sawit di Aceh, mengurangi ketergantungan pasokan minyak goreng dari luar daerah, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi lokal.
“Aceh melimpah CPO, tapi kenapa tidak kita olah sendiri. Kita bisa bangun refinery untuk memenuhi kebutuhan lokal, bahkan jika kompetitif bisa dipasarkan ke daerah lain seperti Medan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Aceh, Alhori, menyampaikan bahwa stok beras saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang Bulog Aceh berdiri. Ia juga menyebutkan sisa target pengadaan tahun 2026 diperkirakan masih mencapai minimal 49.654 ton.
“Stok Bulog Aceh saat ini merupakan yang tertinggi sejak Bulog Aceh berdiri,” ujarnya.
Terkait usulan pembangunan infrastruktur pangan seperti RMU, Alhori menegaskan pihak Bulog siap menindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal penyediaan lahan.
“Untuk infrastruktur seperti RMU, saat ini kami tindak lanjuti dengan koordinasi bersama Pemda terkait lahan dan kebutuhan lainnya. Prinsipnya Bulog siap,” tegasnya.
Dengan cadangan beras yang melimpah serta rencana penguatan infrastruktur penunjang, TA Khalid menilai Aceh memiliki peluang besar tidak hanya menjaga stabilitas pasokan pangan, tetapi juga menuju swasembada pangan yang berkelanjutan di masa mendatang. (hal/rdn)
