//
Harga Energi Melonjak, Pemerintah Harus Jelaskan Skema Distribusi BBM untuk Nelayan
Diterbitkan
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. | Foto: Oji/Mahendra
Menurut Daniel, Komisi IV DPR RI menilai perlu adanya kejelasan mengenai skema distribusi BBM di lapangan, termasuk potensi penyimpangan harga dari ketentuan yang berlaku.
“Bagaimana skema distribusi BBM untuk nelayan berjalan di lapangan, termasuk apakah terjadi penyimpangan harga dari ketentuan yang seharusnya,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan BBM bersubsidi atau BBM khusus nelayan, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar distribusinya tepat sasaran.
“Kemudian terkait ketersediaan dan akses BBM bersubsidi atau khusus nelayan, serta mekanisme pengawasannya,” lanjut legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.
Daniel menegaskan, diperlukan langkah konkret untuk menjaga produksi perikanan agar tetap berjalan di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kondisi ini berpotensi meluas ke berbagai wilayah lain.
“Mungkin yang terdengar baru di daerah Pati. Tapi sebenarnya ada banyak nelayan di berbagai daerah yang juga memiliki permasalahan yang sama,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Ia menambahkan, dalam situasi seperti saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan atas kenaikan harga BBM, tetapi jaminan bahwa nelayan tetap memiliki akses energi untuk berproduksi.
“Kami di Komisi IV DPR akan memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada respons terhadap aksi nelayan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipantau publik,” tegasnya.
Daniel juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada sektor produksi pangan harus mempertimbangkan keberlanjutan pelaku utamanya, yakni nelayan.
“Jika nelayan berhenti melaut, maka sistem pangan kehilangan salah satu penopang pentingnya,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa persoalan BBM bagi nelayan harus ditempatkan sebagai isu strategis yang membutuhkan penanganan segera dan terukur.
“Karena pada akhirnya, isu ini bukan hanya tentang harga BBM, tetapi tentang bagaimana negara menjaga agar sektor perikanan tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap pangan yang terjangkau,” tutup Daniel. (ssb/rdn)
